Diskusi dengan Sularso tentang Ibnu Soedjono Part.1

MENERUSKAN DAKWAH IBNOE SOEDJONO (MDIS)

Oleh : Sularso (Ketua Dewan Pembina Ibnoe Soedjono Center)

Tujuan Yayasan Ibnoe Soedjono Center (ISC) adalah meneruskan dakwah Alm Ibnoe Soedjono, yaitu mengajak koperasi, gerakan koperasi, dan masyarakat untuk melaksanakan koperasi dalam koridor jatidiri dengan pengertian yang benar, serta melaksanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Pengertian jatidiri koperasi menurut rumusan ICA Cooperative Identity Statement (ICIS) hasil kongres centennium ICA 1992 di Manchester sudah cukup jelas, tetapi tafsirnya bisa bermacam-macam tergantung pengalaman dan pandangan masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan adanya tafsir yang disepakati dan dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan yayasan, setidak-tidaknya kesepakatan yang diambil dalam Badan Pembina Yayasan ISC. Pandangan-pandangan Alm Ibnoe Soedjono tentang jatidiri koperasi diantaranya berupa tafsir-tafsir menurut pengalaman dan pandangannya, seperti dapat dibaca dari buku himpunan artikel Ibnoe Soedjono Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jatidiri. 

Tafsir-tafsir tersebut mungkin mengundang pandangan yang berbeda, dan karenanya memerlukan pembahasan dan klarifikasi untuk sedapat mungkin disepakati dan menjadi salah satu materi dalam meneruskan dakwah Alm Ibnoe Soedjono. Beberapa tafsir Alm Ibnoe Soedjono yang termuat dalam buku tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Pembedaan antara koperasi dengan perusahaan swasta sifatnya amat telak, diametral, dan dianggap sebagai dasar eksistensi koperasi. Koperasi ada karena koperasi berbeda dari bangun perusahaan yang lain. Pengertian perusahaan swasta perlu diperjelas, yaitu perusahaan yang bersifat kapitalistik, berorientasi kepada investor (capital based), dan bukan semata-mata karena berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), apalagi meliputi semua perusahaan non koperasi. Perusahaan bersama (mutual company atau onderling) misalnya adalah perusahaan non koperasi yang dianggap sama dengan koperasi dan dimasukan dalam G300 daftar koperasi berbesar dan terkaya di dunia.

2. Koperasi yang menganut nilai-nilai dinyatakan sebagai perusahaan yang tidak bebas nilai, sedang perusahaan swasta adalah bebas nilai. Jika nilai-nilai yang dianut oleh koperasi bersifat umum, bukan spesifik koperasi, maka nilai-nilai tersebut berlaku bagi siapa saja yang ingin memperoleh keberhasilan. Dalam perusahaan swasta disamping nilai-nilai yang bersifat umum juga berkembang nilai-nilai yang antara lain menuju terbangunnya good corporate governance (GCG), corporate social responsibility (CSR), dan asas perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Mungkin masing-masing tidak bebas nilai tergantung dari sudut pandang orientasi yang diyakini. 

3. Memperlawankan tujuan perusahaan swasta yang mengejar profit sebesar-besarnya dengan tujuan koperasi maksimalisasi pelayanan, kelihatannya kurang kompatibel. Mungkin perlu dibahas lebih lanjut bahwa baik perusahaan swasta maupun koperasi sama-sama mengejar profit sebesar-besarnya. Bagi perusahaan swasta profit dibagikan kepada investor berdasar jumlah saham yang dimiliki. Sedang bagi koperasi ‘profit’ dibagikan kepada anggota pengguna jasa berdasar partisipasi ekonominya. Kesediaan orang untuk bergabung menjadi anggota koperasi pada dasarnya didorong oleh motif ekonomi untuk memperoleh ‘profit’ yang lebih besar ketimbang berusaha secara sendiri-sendiri. Selain dari pada itu, perusahaan swasta juga berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan untuk memuaskan pelanggan (costomer satisfaction), meskipun pelanggan tetap diperlakukan sebagai obyek. 

4. Dalam kehidupan perekonomian global paham koperasi atau kooperativisme ditafsirkan sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme. Akan tetapi dengan memudarnya komunisme maka kooperativisme diberi posisi sebagai alternatif bagi kapitalime. Koperasi lahir sebagai koreksi terhadap kapitalisme, dan melihat paradigmanya bukan merupakan antitesis kapitalisme. Perlu dibahas akan kemungkinan sistem koperasi dapat berdiri sendiri atau ada interaksi dari berbagai sistem atau sub sistem dalam suatu bangun sistem ekonomi suatu bangsa. Adanya jatidiri koperasi yang dioperasikan dengan skema pemilik pengguna jasa tidak memungkinkan koperasi merambah seluruh kegiatan ekonomi. Kemungkinan memandang koperasi sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang berlaku dan bukan menjadi enclave yaitu sebuah pulau demokrasi ekonomi dalam belantara masyarakat kapitalistik. Juga melihat peran koperasi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam persaingan bebas kapitalistik. 

5. Koperasi dengan jatidirinya memiliki kekhususan dan karenanya tidak bisa dilaksanakan dengan instrumen-instrumen non koperasi, dan penanganan masalahnya tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Enterprenurship dan managemen yang tidak dapat dipisahkan perkembangannya dari sistem ekonomi kapitalistik tidak dapat serta merta dilaksanakan untuk mencapai koperasi yang sebenarnya. Kecuali diberikan landasan value based berdasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Begitu pula standar akuntansi koperasi yang didasarkan atas konvensi organisasi akuntan (IAI; Ikatan Akuntan Indonesia) tidak dapat digunakan sebagai pedoman yang memenuhi arti koperasi yang sebenarnya. Akuntan publik atau auditor dan notaris tidak bisa menangani masalah koperasi karena tidak memahami jatidiri koperasi. Perlu dibahas apakah koperasi harus memiliki instrumen-instrumen sendiri yang berbeda dengan perusahaan swasta. Selain itu, kemungkinan setiap orang memiliki pengertian tentang koperasi dan jatidirinya, sehingga apapun kedudukan dan profesi terkaitnya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan koperasi. 

6. UU 25 Tahun 1992 dianggap tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan koperasi sesuai dengan jatidirinya. UU 25 Tahun 1992 menyerahkan pembangunan koperasi kepada pemerintah. Definisi koperasi yang dirumuskan sebagai badan usaha dan prinsip-prinsip koperasi tidak sesuai dengan rumusan ICIS. Definisi koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha adalah merupakan kontinum dari UU sebelumnya ( UU 12 Tahun 1967) yang menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi. Dimuatnya prinsip-prinsip koperasi dalam UU 25 Tahun 1992 sesungguhnya menunjukkan niat tulus pengakuan atas prinsip-prinsip tersebut. Karena ICIS belum lahir maka yang digunakan adalah rumusan prinsip-prinsip koperasi keputusan kongres ICA tahun 1966. 

Nilai-nilai koperasi belum dicantumkan karena pada waktu itu belum menjadi kesatuan pengertian jatidiri koperasi. UU 25 Tahun 1992 sebenarnya cukup liberal, dimana tekanannya adalah koperasi membangun dirinya sendiri disamping pemerintah membangun koperasi. Sebenarnya sistem koperasi dapat berfungsi, andaikata para pemilik dan pemangku kepentingan (stakeholder) seperti gerakan koperasi , pemerintah, lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat dan perguruan tinggi bersedia berbuat sesuatu dengan komitmen untuk membangun koperasi secara baik dan benar. Pemerintah masih diharapkan perannya dalam pengembangan koperasi. Yang perlu dibahas adalah peran koperasi sendiri dalam membangun dirinya sejalan dengan asas menolong diri sendiri, meskipun pihak lain termasuk para stakeholder tidak peduli bahkan mungkin memusuhinya. Ketergantungan koperasi kepada pihak lain terbukti menjadi sumber ketidakberdayaan koperasi.