M Dawam Raharjo beberapa waktu lalu menulis tentang “Koperasi Sukses Indonesia” diharian ini (Kompas, 22/8/2011) dengan indikator besaran omset, asset dan juga Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan oleh koperasi. Maksud tujuanya mungkin adalah untuk sedikit memberikan tepukan dada bagi koperasi Indonesia ditengah keterbelakangannya terhadap koperasi-koperasi negara tetangga seperti Singapura yang menyumbang dua koperasi dan Malasya satu koperasi dari 300 peringkat koperasi terbaik dunia.
Sebagaimana pernah juga ditulis olehnya di harian ini, International Co-operative Alliance (ICA) merilis peringkat 300 koperasi kelas dunia pada tahun 2007 di acara General Assembly-nya di Singapore dimana dalam laporanya tak satupun koperasi Indonesia yang masuk dalam peringkat tersebut.
Penulis kebetulan menghadiri acara rilis tentang proyek yang diberi nama ICA Global300 tersebut, dan sempat menanyakan langsung beberapa kriteria yang mendasari penilaian kepada pimpinan proyeknya saudara Garry Cronan. Secara tegas disebutkan olehnya bahwa penilaian proyek tersebut didasarkan pada dua hal penting, tinjauan skala bisnis yang didalamnya juga meliputi volume omset, asset, SHU dan lain sebagainya dan juga yang utama adalah komitmen terhadap pelaksanaan dari prinsip-prinsipnya atau jatidirinya.
Perlu diketahui, pada saat ICA Global300 dirilis, pada saat bersamaan juga gerakan koeprasi dunia mengadakan pembahasan serius tentang fenomena koperasi gagal atau sering disebut dengan istilah “demutualisasi” yang cukup mengkawatirkan gerakan koperasi secara keseluruhan karena selain akan merusak citra koperasi sekaligus akan dapat melemahkan kepercayaan banyak pihak tentang masa depannya.
Demutualisasi koperasi atau dalam istilah lain penswastaan koperasi adalah merupakan perubahan model dari konsep bisnis koperasi yang didasarkan pada People Oriented Firm (POF) menjadi Investor Oriented Firm (IOF), dari orientasi pada anggota menjadi penyertaan modal, dari partisipasi anggota yang komplek menjadi perhitungan berapa besaran kepemilikan saham, dari benefit ke pengejaran profit semata-mata. Pada intinya perubahan orientasi pembangunan koperasi yang meletakkan modal sebagai alat bantu untuk mencapai kesejahteraan anggotanya menjadi penentu sebagaimana yang terjadi pada model perusahaan kapitalistik dimana berlaku prinsip one share one vote.
Padahal sebagaimana kita ketahui, untuk alasan mendapatkan layanan produk/jasa berkualitas, harga terbaik dan juga kualitas terbaik orang mendirikan koperasi, yaitu para anggota yang juga adalah pemiliknya. Bukan mengejar keuntungan tapi pemberdayaan, bukan juga menjadi lembaga sosial karitatif tapi lembaga untuk menggalang solidaritas melalui perusahaan yang didirikan dan dikelola secara demokratis. Disamping alasan ideologisnya yang tersirat dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya yang diperjuangkanya dari generasi ke generasi dengan penuh kesabaran.
Alasan koperasi ada dengan demikian sama sekali lenyap dan dapat dikatakan gagal sebagai sebuah koperasi yang maksud dan tujuan utamanya adalah untuk mengusung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, demokrasi, kepedulian, solidaritas dan lain sebagainya yang merupakan jatidiri koperasi.
Dalam banyak kasus, beberapa alasan pemicu dari demutualisasi koperasi itu adalah ; argumentasi agar struktur ekonomi meningkat, mobilisasi modal dan mencari tambahan likuiditas, mengeruk keuntungan dalam bentuk capital gain dengan mendaftar (melisting) ke pasar modal. Untuk Indonesia, studi kasus koperasi gagal tersebut sebut saja misalnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia yang berubah menjadi PT. Bank BUKOPIN dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia menjadi PT. GKBI.
Memang, demutualiasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu internal dan eksternal. Secara internal disebabkan oleh jauhnya manajemen dengan anggota akibat dari tidak berjalannya fungsi pendidikan anggota, menghilangnya transparansi yang seharusnya inheren, mandegnya sistem kaderisasi dan timbulnya vested interest pribadi dari sistem organisasi yang semakin menua, manajemen dan pengurus yang sudah kehilangan kepedulian terhadap budaya dan nilai-nilai serta prinsip koperasi, minimnya kerjasama antar koperasi yang tersirat dari tidak adanya keterkaitan primer dan sekudnernya, dan lain ssebagainya.
Sementara secara eksternal disebabkan oleh absenya pemerintah terhadap upaya penertiban koperasi-koperasi yang menyimpang dari prinsip-prinsipnya, aturan-aturan hukum dan termasuk Undang-Undang perkoperasian yang menyimpang dari jatidiri koperasi, tekanan persaingan yang tidak sehat, dan kondisi mabuk deregulasi yang merupakan akibat dari diterapkanya liberalisasi pasar yang kapitalistik.
Namun demikian dari bobot faktor internal dan eksternal sebetulnya sangat tergantung dari kekuatan internalnya. Apabila kekuatan internalnya baik, maka koperasi tersebut akan sangat sulit untuk hancur atau gagal. Sehingga untuk melakukan pertahanan agar koperasi tidak mengalami kegagalan sebagai koperasi maka perlu diupayakan beberapa hal sebagai berikut : pertama, libatkan secara luas partisipasi anggota dalam banyak kegiatan koperasi, kuatkan pendidikan terutama bagi anggota untuk tujuan peningkatan pemahaman terhadap jatidiri koperasi, bentuk aturan-aturan organisasi yang ketat, dan lain sabagainya.
Pelibatan anggota dalam kegiatan koperasi dengan sendirinya akan mendatangkan kepedulian yang tinggi terhadap berbagai perubahan-perubahan manajemen koperasi sehingga anggota akan turut memiliki responsibilitas terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen. Pendidikan koperasi pada anggotanya selain akan mempertajam partisipasi bisnis koperasi juga mendatangkan pengertian yang luas tentang manajemen dan organisasi koperasi secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mendatangkan sistem pengawasan yang kukuh dan mampu menjaga supremasi anggota. Sedangkan aturan yang ketat mengenai perikatan-perikatan kerja organisasi diperlukan untuk menjamin berbagai kepentingan anggota yang multi tujuan.
Perlu diketahui bahwa dalam banyak temuan dilapangan, demutuliasi koperasi yang terjadi diberbagai belahan dunia itu hanya menjadikan kondisi koperasi menjadi lebih buruk, dengan peningkatan beban bisnis yang lebih besar yang kemudian pada akhirnya harus ditanggung oleh anggota, dan kebanyakan anggota tidak memahami sepenuhnya apa tujuanya. Hal mana patut juga diwaspadai, karena seringkali demutualisasi itu jarang sekali merupakan tuntutan anggota tapi lebih banyak didorong oleh sikap oprtunis para senior manajemen yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip koperasi ditambah oleh nasehat orang luar yang biasanya mendapatkan keuntungan jangka pendek sesaat.
Sebagai pembelajaran, ada baiknya kita belajar dari beberapa koperasi dunia yang telah memasuki peringkat 300 besar. Dimana koperasi-koperasi tersebut justru besar dan jadi pilihan masyarakat karena orientasi pada benefit-nya, yang berbeda dengan perusahaan kapitalis yang hanya mengejar profit semata-mata. Menyitir apa yang dikatakan oleh mantan Presiden ICA, WP Watskin, bahwa koperasi itu layak disebut koperasi apabila menjalankan prinsip-prinsipnya secara penuh. Kita tahu satu-satunya denominator yang syah untuk mengukur keberhasilan koperasi sebagai koperasi itu juga adalah jatidiri koperasi itu sendiri. Sebab gerakan koperasi itu sesungguhnya adalah merupakan gerakan perubahan sosial menuju sistem masyarakat yang berkeadilan dan demokratis dimana bisnis adalah alatnya bukan tujuanya.
Jakarta, 29 Agustus 2011
Yuk baca juga tentang koperasi di blog kami.. :)
BalasHapus