Menuju Koperasi Kelas Dunia

Oleh : Suroto

Menurut statistik Kementrian Koperasi dan UKM saat ini, ada 170 ribu lebih koperasi yang berbadan hukum dan 29 juta lebih jumlah anggota individualnya. Tapi sayang, tak satupun koperasi kita yang masuk dalam Daftar Koperasi Kelas Dunia sebagaimana dilansir oleh International Co-operative Alliance (ICA) dalam proyek ICA Global 300. Parah lagi, tak satupun koperasi kita juga yang masuk dalam kategori Daftar Koperasi Berkembang Global yang diharapkan dapat masuk dalam kategori daftar Koperasi Global 300.  Prestasi koperasi kita bahkan secara telak berada dibawah Colombia, Kostarika, Paraguay, Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, dan tetangga kita seperti Malasya, Vietnam, Thailand, Singapore.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, Koperasi saat ini telah meliputi lebih dari 800 juta orang anggota perorangan, dan terdiri dari 223 anggota perwakilan koperasi nasional dan organisasi internasional. Di Colombia, koperasi menguasai 24 % jasa kesehatan, di Sweden menyediakan layanan pribadi sehari-hari hingga 60 %, di USA 13 % jasa layanan listrik dan memiliki separuh saluran distribusi listrik disana. Disektor keuangan koperasi melayani 326 juta orang nasabah, 80-99 persen produksi susu di Norwegia, Selandia Baru dan Amerika Serikat, 71 persen untuk produksi perikanan di Korea Selatan dan 40 persen sektor pertanian di Brasil. Di Kenya menyumbang PDB sebesar 45 %, New Zealand 22 %.

Di Perancis ; Credit Mutual, Banque Populaire, Credit Agricole menjadi bank kelas dunia, Di Swiss Migros dan Suisse menguasai 91 % pasar ritel, di Singapore, perusahaan ritel koperasi NTUC Fair Price menguasai 53% pangsa pasar. Sebagai bonus untuk merayakan tahun koperasi internasional, Desjardin Credit Union dan Credit Mutual meraih predikat sebagai Bank of The Year tahun 2010 di Canada dan Perancis.

Kurang lebih 3 Milyard orang atau separoh dari jumlah penduduk dunia mendapat pekerjaan dari perluasan usaha-usaha koperasi. Lebih dari 40 % penduduk USA adalah anggota koperasi, 25 % penduduk Iran. Koperasi menyediakan 100 juta pekerjaan yang berarti 20 % lebih besar dari yang diciptakan oleh Korporat Multinational.

Sepuluh negara dengan ranking Global Competitiveness Indexs Tahun 2010-2011 adalah penyumbang koperasi kelas dunia dalam daftar ICA-Global300. Dari 300 Koperasi kelas dunia tersebut memiliki perputaran bisnis lebih besar dari Negara Canada (diatas 1 Trilyun US Dollar).

Lain halnya dengan koperasi-koperasi di negara kita, di tengah gemilangnya prestasi koperasi di negara-negara lain, ada satu kecenderungan, banyak diantara koperasi kita yang justru berada dalam kerawanan menuju penswastaan. Berubah menjadi perusahaan swasta dan kehilangan prinsip mutualnya, sebagai bisnis milik anggota-anggotanya.  Koperasi-koperasi ini dicirikan dengan jumlah keanggotaan yang terbatas, tapi bisnisnya terus meluas.  Mereka berbadan hukum koperasi tapi beroperasi seperti halnya perusahaan swasta kapitalis. 

Betapapun  demikian, memang tak dapat kita sangkal, masih ada koperasi di masyarakat yang setidaknya telah banyak membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diantaranya malahan sudah memenuhi prasyarat dasar untuk menjadi koperasi kelas dunia. Sebagai misal adalah Koperasi Kredit atau Credit Union (CU) yang dalam tahun 2010 ini anggotanya sendiri sudah meliputi 1,5 juta orang lebih dan dengan jumlah asset sebesar 10 trilyun lebih (PICU, Mei, 2011.). Walaupun standardnya belum memenuhi syarat sepenuhnya untuk menjadi koperasi kelas dunia, Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2010 pernah merilis 100 Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional, dan faktanya, setidaknya dari data 100 Koperasi Berprestasi tingkat nasional tersebut 36 nya adalah anggota-anggota primer CU ini.  

Ada beberapa prasyarat utama agar koperasi kita berkembang menjadi koperasi kelas dunia.  Prasyarat utamanya adalah tunduk patuh pada nilai-nilai koperasi yang dioperasionalisasi dalam prinsip-prinsipnya. Sebagaimana menjadi keberhasilan koperasi-koperasi Kelas Dunia,  yang tak dapat dibantah, selain harus memenuhi besarnya perputaran bisnis dan asset, mereka semuanya tunduk patuh pada ICIS (International Co-opeative Identity Statement ) atau Jatidiri Koperasi selain penerapan Value Base Profesional Management Co-operative (VBPMC) sebagai terjemahannya dalam operasionalisasi manajemen. Dengan kata lain, koperasi-koperasi tersebut menjadikan Jatidiri Koperasi sebagai keunggulanya ditengah persaingan yang ketat  dengan perusahaan swasta kapitalis.

Diantara prasyarat tersebut adalah ; Keanggotaan Sukarela dan Terbuka, Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis, Partisipasi Ekonomi Anggota, Otonomi dan Kebebasan, Pendidikan, pelatihan dan informasi, Kerjasama antar koperasi, Kepedulian terhadap komunitas (Lingkungan).  

Sebagaimana kita ketahui bersama, praktika koperasi kita masih banyak yang belum menjalankan prinsip-prinsip utama sebagaimana disebutkan diatas. Sebagai misal saja adalah koperasi-koperasi basis fungsional dari profesi-profesi, seperti Koperasi-koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, koperasi tentara dan lain sebagainya. Koperasi-koperasi ini betapapun telah memberi manfaat bagi banyak anggota-anggotanya, tapi sebagian besar masih tertutup atau eksklusif keanggotaanya.  Bahkan banyak diantaranya yang keanggotaanya bersifat otomatis. Akibatnya, banyak diantara koperasi tersebut manajemenya berkembang dalam situasi yang tidak efisien, tingkat kompensasi bagi karyawanya jadi rendah dan tidak menarik lagi bagi anak-anak muda potensial untuk masuk dalam jajaran eksekutifnya, dan masih banyak lagi akibat-akibat lanjutanya.  

Berangkat dari latar belakang tersebut maka, agar koperasi-koperasi kita dapat sejajar dan berkiprah di tingkat global, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh koperasi-koperasi kita dan juga termasuk regulasinya. Pertama, koperasi-koperasi yang ada saat ini harus menyadari bahwa keunggulan dari koperasi dan sekaligus kekuatan daya saing koperasi itu justru terletak pada nilai-nilai dan prinsip koperasi atau Jatidiri koperasi.  Kedua, harus sudah mulai melakukan rasionalisasi bisnis, koperasi harus dikeluarkan dari image sebagai fungsi pelengkap  dan sampingan ketimbang sebagai pelaku  dan utama. 

Memposisikan koperasi sebagai usaha sampingan dan bahkan hanya dijadikan sebagai tempat untuk mengemis bantuan kepada pihak lain maupun Pemerintah itu pada akhirnya justru menjadikan image koperasi semakin terpuruk saja.

Ketiga, untuk membedah kebekuan, Pemerintah harus tegas, bagi koperasi-koperasi yang tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi harus dicabut badan hukumnya sebagaimana juga jelas diatur dalam kewenangan pemerintah menurut aturan UU No. 25 tahun 1992. Ketiga, seluruh regulasi, baik itu yang menyangkut perkoperasian secara langsung maupun tidak langsung harus dilakukan penyesuaian agar tercipta kondisi yang kondusif bagi terwjudnya koperasi-koperasi kelas dunia. Misalnya adalah aturan perpajakan, perdagangan, perindustrian, keuangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya.  Koperasi juga harus diberikan tempat yang sejajar dalam lintas bisnis modern dan dengan tetap diberikan penghargaan terhadap jatidirinya.  Semua dilakukan agar koperasi kita tidak terlibas habis ditelan oleh jaman. 

Jakarta, 21 Juni 2011

Suroto, Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Anggota Kelompok Diskusi Phalanstere Club, Tinggal di Jakarta.