GERAKAN KOPERASI, IYC-2012 DAN RIO+20

Oleh : Suroto

Tahun ini, walaupun gaungnya di Indonesia nyaris tak terdengar, bagi gerakan koperasi dunia adalah benar-benar merupakan tahunnya koperasi. Seluruh gerakan koperasi dunia secara serempak merayakannya dengan mengkampanyekan slogan “Co-operative Enterprises For Better World”. Gerakan koperasi mengajak masyarakat dunia dengan aksi nyata bergabung ke koperasi, mendorong anak-anak muda untuk berpartisipasi dan mengajak pemerintah untuk memperbaiki regulasi dengan memberikan kebijakan otonom bagi koperasi. 

Hingga pertengahan tahun ini, setidaknya ada dua capaian penting hasil lobi organisasi gerakan koperasi dunia, International Co-operative Alliance (ICA) di forum Internasional. Di launching-nya tahun 2012 sebagai International Year Co-operative (IYC-2012) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masuknya koperasi sebagai kata kunci dari pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi United Nation Conference For Sustainable Development (UNCSD) atau Rio+20  di Rio de Janeiro, Brazil bulan Juni lalu.

Pengakuan penting PBB dalam launching IYC-2012 di New York, 31 Oktober 2011 lalu menyatakan bahwa koperasi telah ikut mengurangi kemiskinan, mengkreasi  pekerjaan, mendorong Integrasi Sosial, dan mewujudkan  globalisasi yang fair.  Sementara itu dalam dokumen resmi Deklarasi RIO+20 di Bazil beberapa waktu lalu, koperasi diakui sebagai kunci dari pembangunan yang berkelanjutan. 

Kita tahu, bahwa gerakan koperasi itu bukan hanya gerakan lokal atau menyangkut skala bisnis kecil, dan atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang kecil, tapi koperasi itu gerakan yang telah menglobal di lebih dari 100 negara dan bergerak dalam berbagai sektor ; keuangan, asuransi, perumahan, pertanian, ritel, perikanan, peternakan,manufaktur, bahkan layanan publik seperti perlistrikan, transportasi dan rumah sakit. Koperasi juga telah memperkerjakan 100 juta tenaga kerja yang berarti lebih besar dari apa yang diciptakan oleh perusahaan multinasional. Lebih dari satu milyard orang anggota pemiliknya mampu menunjukkan supremasi bahwa pengelolaan bisnis oleh masyarakat sendiri itu lebih baik ketimbang sistem kuno swasta privat kapitalis dan negara.

Koperasi memang mempedulikan yang paling lemah, kecil dan juga mereka yang menjadi korban eksploitasi tapi tidak menutup bagi kepentingan yang besar untuk turut mempedulikan persoalan-persoalan kemanusian secara umum. Disinilah kunci kenapa koperasi memiliki peranan penting dalam memerangi kemiskinan dan juga perekat sosial. Gerakan koperasi adalah suara masyarakat yang menginginkan adanya visi kemanusiaan dalam bisnis, dimana modal tidak dijadikan sebagai penentu tapi hanya sebagai pembantu.

Gerakan koperasi tidak hanya telah berhasil melobi orang-orang dalam acara-acara yang penuh jamuan makan malam. Di berbagai negara mereka bahkan berkolaborasi dengan gerakan Occupywallstreet yang memprotes penguasaan bisnis oleh 1 persen orang terhadap 99 persen yang lainya di jalanan. Seperti misalnya di Amerika Serikat dalam satu kampanye event “Bank Tansfer Day” dengan ditandai pengalihan uang beberapa pemilik rekening-rekening besar ke koperasi dengan jargon “Move Your Money to Credit Union( Koperasi Kredit)”.

Disadari atau tidak, tuntutan demokrasi ekonomi disegala sektor, secara pelan tapi pasti telah merubah wajah perusahaan privat kapitalis, tapi tidak ke kiri seperti dalam model kepemilikan kuno oleh negara, namun kearah kepemilikan publik kooperatif atau masyarakat.  Isyaratnya jelas, demokrasi ekonomi tak mungkin bisa jalan tanpa adanya pemilikan dan pengawasan masyarakat secara langsung terhadap perusahaan. Aspirasi mereka juga tak ingin disumbat oleh kebuntuan sistem perwakilan perusahaan dalam model perusahaan milik negara.

Seperti kita pahami, dalam penyelenggaraan ekonomi yang demokratis, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ; berorientasi pada pelayanan terbaik (benefit oriented), ada partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan, dijamin adanya kesetaraan dalam pengelolaanya, perlindungan dana kembali (economic patrone refund) dari yang dibayarkan masyarakat, pertanggungjawaban pada masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan, kesetaraan(non-diskriminasi) dan keberpihakan pada yang lemah.

Di Indonesia, sistem kepemilikan buruh atau dalam skema employee share onwnership plan (ESOP)itu belum banyak dipraktikkan di korporasi, dan sebagian kecil yang telah menerapkan angkanya juga tidak signifikan. Sementara dari model kepemilikan mutual seperti koperasi, pada umumnya fungsinya disubordinasi oleh kepentingan korporat kapitalis dalam model Koperasi Karyawan yang bersifat fungsional terhadap efisiensi perusahaan swasta kapitalis itu sendiri.  Seperti misalnya model koperasi di perkebunan sawit yang diperankan untuk sekadar memunggut setoran perusahaan Inti misalnya, dan atau model koperasi karyawan yang dikelola secara sampingan dan pararel oleh karyawan perusahaan untuk maksud efisiensi biaya sosial korporasi yang biasanya banyak difungsikan dalam pemberian pinjaman konsumtif karyawan yang sumber dananya didapat dari pihak ketiga. 

Sebagaimana kita tahu, karena masalah kepemilikan buruh dan masyarakat setempat ini diabaikan, akibatnya hubungan antara korporasi dan buruh, serta korporasi dan masyarakat setempat di Indonesia sepertinya menuju pada tensi tegangan yang tinggi.  Sebut saja demo buruh di berbagai kota hingga kasus konflik korporasi dan masyarakat setempat akhir-akhir ini.  Kasus yang terjadi seperti berulang dan merupakan fenomena gunung es. Dari masalah-masalah lama tersebut telah dipastikan mendapatkan jawaban-jawaban kunonya, diredam tanpa dilihat persoalan mendasarnya. Konflik yang ada hanya dikonversi kedalam konsensus jangka pendek, bukan dibawa ke ruang yang lebih tinggi dalam kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak secara langgeng. 

Padahal kita tahu, hulu dari permasalahan yang ada adalah di kepemilikan.  Masyarakat dimana perusahaan di tempat perusahaan itu beroperasi itu tersingkirkan oleh karena tanah tempat mereka mencari nafkah telah diakuisisi oleh perusahaan.  Sebagian kecil dari mereka yang masih tinggal adalah menjadi pekerja kasarnya sebagai buruh musiman atau sebagai tenaga keamanan sipil  untuk mengamankan istalasi perusahaan.  Sementara buruh-buruh pabrik hanya diberikan satu peluang untuk merubah nasib mereka dengan cara berdemonstrasi untuk kenaikan upah atau gaji. 

Sementara itu, regulasi yang ada ditempatkan hanya untuk membela kepentingan investasi dengan alasan agar tercipta lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Padahal jelas adagiumnya, kemiskinan buruh yang hanya bergaji minimum yang tidak layak untuk kemanusiaan itu jelas tak mungkin dapat merubah status kemiskinan mereka tanpa diberikan peluang untuk mengkreasi kekayaan melalui program kepemilikan perusahaan tersebut.

Bangunan ekonomi kita saat ini seperti sebuah bangunan megah diatas lautan pasir. Dalam kondisi rentan dan tak tahan goncangan. Gerakan koperasi Indonesia sekali lagi diberikan tantangan untuk merebutnya dengan cara-cara damai dan penuh kerjasama tanpa harus menunggu adanya kebaikan dari pihak manapun.

Jakarta, 10 September 2012

Suroto, penulis, adalah ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Kader Asosiasi Kolega Sosial-Ekonomi Startegis(AKSES)-Indonesia, tinggal di Jakarta