Koperasi dan Syariah

Oleh : Suroto

Dalam praktek perkoperasian di Indonesia, seringkali kita dapati penggunaan istilah Koperasi Syariah seperti halnya dalam istilah Bank Syariah. Padahal dalam kasus ini jelas berbeda secara prinsip, karena kalau dalam perbankkan konvensional imbuhan istilah syariah itu dimaksudkan untuk mereduksi sistem bank konvensional yang mengandung unsur riba atau ekploitasi yang dalam transaksi keuangan disebut usury. Sedangkan koperasi sejatinya dalam konsepsinya adalah selaras dengan nilai-nilai syariah dan sebagai sistem yang berbasis pada nilai yang menolak secara jelas unsur ekploitasi. 

Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini adalah muslim, maka bilamana tidak diluruskan akan mengandung inusiasi atau setidaknya keragu-raguan terhadap koperasi yang tidak berlabelkan syariah itu bersifat ekploitatif.  Betapa dalam praktek memang diakui ada banyak koperasi yang belum menjalankan nilai dan prinsip koperasi. Bahkan diantaranya sebagai bentuk koperasi palsu (quasi) yang didirikan untuk menipu masyarakat. 

Sejak koperasi pertama di deklarasikan sebagai organisasi modern di Inggris satu setengah abad silam adalah jelas ditujukan sebagai bentuk gerakan penolakkan terhadap sistem kapitalisme yang eksploitatif yang kemudian melalui gerakan menolong diri-sendiri dengan cara-cara bekerjasama mereka mencoba mendirikan bisnis yang dikelola dari, oleh dan untuk mereka sendiri dengan berbasiskan pada nilai-nilai universal : menolong dirisendiri, tanggungjawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Mewarisi tradisi para pendirinya, orang-orang koperasi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etis kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, serta kepedulian terhadap orang lain. 

Sedangkan kita tahu, ekonomi yang islami yang dalam perkembanganya disebut sebagai ekonomi syariah itu dilandaskan pada syariat atau nilai-nilai agama islam. Konsep ekonomi yang islami itu pada intinya ditumpukan pada sistem anti riba atau usury (ekploitasi) yang berarti menghendaki adanya keadilan dan keselamatan dalam segala sektor ekonomi dan termasuk dalam bisnis keuangan.

Menurut Dawam Raharjo (2012), ada empat prinsip ekonomi yang islam, yaitu : membawa jalan keselamatan dunia wal akherat yang berarti harus jujur, adil, berkah dan lain sebagainya ; mensejahterakan; membawa jalan perdamaian ; dan yang terakhir ; diperuntukkkan bagi semua orang (rahmatan lil alamin). Sedangkan dalam prinsip-prinsip koperasi disebutkan ada tujuh : keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka ; pengendalian oleh anggota secara demokratis ; partisipasi ekonomi anggota ; otonomi dan kemandirian ; pendidikan, pelatihan dan informasi ; serta kerjasama diantara koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas.

Prinsip dan nilai-nilai koperasi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai islam dan juga syariat islam. Hanya saja yang perlu dipahami itu sebagai das Sollen- nya tapi das Sein nya saat ini baik koperasi maupun perbankkan syariah masih banyak yang menyimpang dari prinsip-prinsip dan nilai-nilainya. Disinilah pada akhirnya sebetulnya peranan lembaga pengawasan independen dan juga pemerintah berperan untuk menjaga agar koperasi dan juga praktek ekonomi syariah tidak keluar dari rel yang pada akhirnya banyak merugikan masyarakat.

Sederhana saja misalnya, bagaimana praktika perbankkan syariah dan juga lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah itu agar tetap jujur dalam margin keuntungan dan struktur pembiayaan, karena disinilah penyebab kemungkinan munculnya unsur usury atau ekploitasi yang berarti haram itu. Ini adalah fakta yang harus segera mendapatkan solusi agar istilah syariah kemudian juga tidak menguap menjadi label semata-mata.

Sebagaimana juga dalam praktek koperasi, satu misal adalah perihal penerapan keanggotaan sukarela dan terbuka yang dalam konsep ekonomi syariah disebut rahmatan lil alamin atau bagi semua orang.  Kelihatanya ini tidak masalah dalam tinjauan praktis bisnis. Padahal kalau koperasi melanggar prinsip ini maka koperasi akan bergerak untuk kepentingan ekonomi segelintir orang saja yang pada akhirnya tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta kapitalis yang eksploitatif dimana segelintir orang akan memeras yang lainya sebagai tiran minoritas pemilik kapital besar terhadap mayoritas marjinal.

Koperasi itu sentralnya jelas pada orangnya bukan hanya semata-mata mobilisasi modal, koperasi hakekatnya adalah untuk mendorong orang-orang agar memiliki akses sosial dan ekonomi (juga budaya) secara adil dan merata. Orang adalah sebagai penentu dan modal hanya diposisikan sebagai pembantu yang dioperasionalkan dalam prinsip satu orang satu suara (one person one vote). 

Dalam praktek lapangan, berdasarkan prisnip-prinsip koperasi maupun ekonomi syariah, maka kita semua sebaiknya berusaha untuk memverifikasi sebelum melakukan tindakan untuk bergabung atau menggunakan jasa koperasi maupun perbankkan syariah. Apakah prinsip-prinsip koperasi tersebut telah dijalankan atau tidak, sehingga apa yang telah menjadi maksud baik kemudian tidak berakibat pada penyesalan. 

Koperasi dan juga ekonomi syariah adalah merupakan sistem yang solutif terhadap persoalan kemanusian dan ini mendapatkan relevansinya ketika saat ini kita tahu sistem ekonomi pasar kapitalistik dan sistem ekonomi komunal komunistis telah mengalami kebangkrutan. Baik koperasi maupun ekonomi syariah harus mampu mendorong bagi terwujudnya ekonomi berkeadilan yang digerakkan dalam berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Mungkin koperasi atau ekonomi syariah itu pada awalnya dikembangkan dalam ikatan pemersatu (common bond) yang sempit seperti persatuan di lingkungan tempat kerja, masjid atau gereja, atau persatuan lingkungan tempat tinggal.  Tapi karena sifat koperasi dan juga sistem syariah yang terbuka maka common bond  tersebut dapat dikonversi segera menjadi common spirit atau semangat anti bersama anti penindasan dan kepedulian pada yang lemah. 

Pada intinya, sistem yang baik itu sama sekali bukanlah labeling, tapi bagaimana kemudian sistem itu dipraktekkan. Koperasi dan juga perbankkan syariah yang baik itu juga bukan koperasi atau bank yang telah memiliki prasyarat normatif legalitas-formal semata, tapi adalah koperasi dan juga perbankkan syariah yang telah menjalankan prinsip sebagai regulasi dalam.

Dalam kaitan ini jelas bahwa, koperasi yang berbasiskan pada nilai-nilai dan prinsipnya itu tidak perlu lagi menggunakan label syariah, karena berbeda dengan konsep perbankkan konvensional kapitalis yang memungkinkan adanya unsur usury. Tugas kita selanjutnya adalah mengembangkan koperasi yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi, agama serta tradisi luhur masyarakat kita. 

Jakarta, 9 September 2012

Penulis adalah Suroto, Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), anggota Asosiasi Kader Sosial Ekonomi Strategis (AKSES) Indonesia, tinggal di Jakarta