Belajar dari Koperasi Konsumen di Singapura

Oleh : Suroto

NTUC Fair Price

Singapura adalah negara kecil dengan jumlah penduduk 5,31 juta jiwa.  Negara ini memang tidak memiliki sumberdaya alam yang kaya raya seperti Indonesia, tapi mereka memang banyak mempraktekkan kegiatan sosialisme koperasi ketimbang mewacanakannya sebagai jargon ekonomi kerakyatan.  Terbukti, dua koperasi mereka, NTUC Fair Price dan NTUC Income yang bergerak di sektor ritel dan asuransi masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia.

Koperasi konsumen NTUC Fair Price adalah merupakan perusahaan sosial yang bergerak di sektor ritel terbesar dan terkuat di negara ini dengan penguasaan 58 persen pangsa pasar dan tersebar dalam  246 jaringan minimarket, supermarket, hingga Hipermarket.

Koperasi NTUC Fair Price didirikan pada tahun 1973 dan toko pertamanya dibuka oleh Lee Kwan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Koperasi ini didirikan atas inisiatif aktivis organisasi buruh National Trade Union Conggress (NTUC) dan pengaruhnya di pemerintahan cukup kuat.

Koperasi ini didirikan saat terjadi krisis minyak dan inflasi tinggi serta adanya kartel kapitalistik yang mencekik kehidupan para pekerja pada tahun 1970-an. Misi awalnya adalah meringankan ongkos hidup pekerja dan sampai saat ini tetap tidak berubah dan justru terlihat semakin kuat dengan keanggotaan terbuka bagi seluruh warga Singapura. Saat ini koperasi ini telah dimiliki oleh 500 ribu jumlah anggota.

Siapapun dapat menjadi pemilik koperasi dengan hak suara yang sama bagi setiap anggotanya. Setiap anggota menentukan kebijakan perusahaan mereka sendiri melalui Rapat Anggota Tahunan. Di forum tertinggi ini mereka tentukan siapa pengurus dan manajemen hingga kebijakan umum apa yang dipentingkan untuk kebaikan bersama dan juga pembagian sisa hasil usaha yang  didapat dari aktivitas traksaksi mereka dengan prinsip siapa yang belanja lebih banyak mereka mendapatkannya lebih banyak.

Mereka menaruh nilai demokrasi koperasi sebagai alat ukurnya dan memberikan pelayanan maksimal dengan slogan “ serve with heart”.  Mereka juga aktif mengkapanyekan isu lingkungan dan praktek pencegahan pemanasan global. Mereka jadikan perusahaan koperasi mereka sebagai tempat yang terbaik untuk berbelanja, bekerja dan baik bagi warga negara. NTUC Fair Price tidak hanya telah jadi tempat belanja yang nyaman, namun telah ciptakan demokrasi di tempat kerja.

Tidak hanya dibidang ritel, NTUC sebagai holding perusahaan sosial koperasi saat ini terus mengembangkan sayap dan jadi merek terkenal diberbagai sektor bisnis dari sekolahan, makanan, media dan terutama lagi adalah asuransi yang merupakan perusahaan asuransi besar kedua di negara ini dengan merek NTUC Income. 

Bagaimana Dengan Koperasi Konsumen Kita ?

Pada waktu Singapura membangun NTUC Fair Price, pemerintah kita pada era yang sama tahun 1970 an gencar membangun Koperasi Unit Desa(KUD),namun berbeda pendekatannya. Kalau NTUC Fair Price dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat dan terutama para pekerja untuk aktif mencari solusi kehidupan mereka sendiri secara otonom, KUD dibangun dengan konsep dari atas dan interventif. Diberikan banyak fasilitas modal, gedung, manajemen, pengutamaan bidang bisnis.

Hasilnya,  kalau NTUC Fair Price tumbuh dan berkembang pesat sebagai entitas bisnis mandiri yang dimiliki masyarakat secara luas, sejak reformasi, KUD rontok satu persatu karena fasilitas yang ada dicabut hingga kehilangan kepercayaan masyarakat. 

Koperasi konsumen di negera kita sebetulnya sudah ada sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Para aktivis Boedi Oetomo dirikan toko “Aandeel” apada awal tahun 1908 dan kemudian digiatkan oleh Serikat Dagang Islam (SDI) dan para pemuda nasionalis Indonesia dan termasuk Hatta, bapak Koperasi Indonesia. Hanya saja, karena koperasi itu model bisnis masa depan yang bertujuan untuk mengoreksi model bisnis swasta kapitalistik dan negara, maka tidak banyak masyarakat tahu dan kemudian memanfaatkanya.  Koperasi pada umumnya pada waktu itu lebih banyak dikonsentrasikan sebagai alat mobilisasi politik untuk melawan kolonialisme ketimbang sebagai organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Melihat kebijakan perkoperasian kita saat ini, sepertinya Pemerintah masih tetap menghendaki posisi yang sama seperti sebelum-sebelumnya, bukan menghargai otonomi dan memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh berkembangnya koperasi pada umumnya tapi koperasi selalu disubordinasi dalam manajemen dan permodalanya.  Setidaknya hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perkoperasian yang baru yang mana tempatkan peranan pemerintah dominan dan bisnis koperasi bukan diunggulkan prinsipnya namun justru disubordinasi ke perusahaan swasta kapitalistik. 

Kita tidak hanya telah gagal membangun koperasi konsumen, tapi kita benar-benar tidak diberikan waktu untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi akibat permainan mafia kartel dihampir seluruh sektor bisnis saat ini, dan inflasi tinggi akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyulitkan masyaraakt bukan direspon dengan mempersiapkan organisasi semacam koperasi konsumen ini, namun ditempel dengan proyek tambal sulam bantuan langsung tunai. Masyarakat dihinakan martabatnya dengan mengantre panjang sedekah dari elit penguasa.  Persoalan lama selalu mendapatkan jawaban-jawaban kunonya.[]

Jakarta, 7 Juli 2013