NTUC Fair Price
Singapura
adalah negara kecil dengan jumlah penduduk 5,31 juta jiwa. Negara ini memang tidak memiliki sumberdaya
alam yang kaya raya seperti Indonesia, tapi mereka memang banyak mempraktekkan
kegiatan sosialisme koperasi ketimbang mewacanakannya sebagai jargon ekonomi
kerakyatan. Terbukti, dua koperasi
mereka, NTUC Fair Price dan NTUC Income yang bergerak di sektor ritel dan
asuransi masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia.
Koperasi
konsumen NTUC Fair Price adalah merupakan perusahaan sosial yang bergerak di
sektor ritel terbesar dan terkuat di negara ini dengan penguasaan 58 persen
pangsa pasar dan tersebar dalam 246
jaringan minimarket, supermarket, hingga Hipermarket.
Koperasi
NTUC Fair Price didirikan pada tahun 1973 dan toko pertamanya dibuka oleh Lee
Kwan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Koperasi ini didirikan atas inisiatif
aktivis organisasi buruh National Trade Union Conggress (NTUC) dan pengaruhnya
di pemerintahan cukup kuat.
Koperasi
ini didirikan saat terjadi krisis minyak dan inflasi tinggi serta adanya kartel
kapitalistik yang mencekik kehidupan para pekerja pada tahun 1970-an. Misi
awalnya adalah meringankan ongkos hidup pekerja dan sampai saat ini tetap tidak
berubah dan justru terlihat semakin kuat dengan keanggotaan terbuka bagi
seluruh warga Singapura. Saat ini koperasi ini telah dimiliki oleh 500 ribu
jumlah anggota.
Siapapun
dapat menjadi pemilik koperasi dengan hak suara yang sama bagi setiap
anggotanya. Setiap anggota menentukan kebijakan perusahaan mereka sendiri melalui
Rapat Anggota Tahunan. Di forum tertinggi ini mereka tentukan siapa pengurus
dan manajemen hingga kebijakan umum apa yang dipentingkan untuk kebaikan
bersama dan juga pembagian sisa hasil usaha yang didapat dari aktivitas traksaksi mereka dengan
prinsip siapa yang belanja lebih banyak mereka mendapatkannya lebih banyak.
Mereka
menaruh nilai demokrasi koperasi sebagai alat ukurnya dan memberikan pelayanan
maksimal dengan slogan “ serve with
heart”. Mereka juga aktif
mengkapanyekan isu lingkungan dan praktek pencegahan pemanasan global. Mereka
jadikan perusahaan koperasi mereka sebagai tempat yang terbaik untuk
berbelanja, bekerja dan baik bagi warga negara. NTUC Fair Price tidak hanya
telah jadi tempat belanja yang nyaman, namun telah ciptakan demokrasi di tempat
kerja.
Tidak
hanya dibidang ritel, NTUC sebagai holding perusahaan sosial koperasi saat ini terus
mengembangkan sayap dan jadi merek terkenal diberbagai sektor bisnis dari sekolahan,
makanan, media dan terutama lagi adalah asuransi yang merupakan perusahaan
asuransi besar kedua di negara ini dengan merek NTUC Income.
Bagaimana Dengan Koperasi Konsumen
Kita ?
Pada
waktu Singapura membangun NTUC Fair Price, pemerintah kita pada era yang sama
tahun 1970 an gencar membangun Koperasi Unit Desa(KUD),namun berbeda pendekatannya.
Kalau NTUC Fair Price dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat
dan terutama para pekerja untuk aktif mencari solusi kehidupan mereka sendiri
secara otonom, KUD dibangun dengan konsep dari atas dan interventif. Diberikan banyak
fasilitas modal, gedung, manajemen, pengutamaan bidang bisnis.
Hasilnya,
kalau NTUC Fair Price tumbuh dan
berkembang pesat sebagai entitas bisnis mandiri yang dimiliki masyarakat secara
luas, sejak reformasi, KUD rontok satu persatu karena fasilitas yang ada
dicabut hingga kehilangan kepercayaan masyarakat.
Koperasi
konsumen di negera kita sebetulnya sudah ada sejak jaman pemerintahan kolonial
Belanda. Para aktivis Boedi Oetomo dirikan toko “Aandeel” apada awal tahun 1908
dan kemudian digiatkan oleh Serikat Dagang Islam (SDI) dan para pemuda
nasionalis Indonesia dan termasuk Hatta, bapak Koperasi Indonesia. Hanya saja,
karena koperasi itu model bisnis masa depan yang bertujuan untuk mengoreksi
model bisnis swasta kapitalistik dan negara, maka tidak banyak masyarakat tahu
dan kemudian memanfaatkanya. Koperasi
pada umumnya pada waktu itu lebih banyak dikonsentrasikan sebagai alat
mobilisasi politik untuk melawan kolonialisme ketimbang sebagai organisasi
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Melihat
kebijakan perkoperasian kita saat ini, sepertinya Pemerintah masih tetap
menghendaki posisi yang sama seperti sebelum-sebelumnya, bukan menghargai
otonomi dan memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh berkembangnya koperasi
pada umumnya tapi koperasi selalu disubordinasi dalam manajemen dan
permodalanya. Setidaknya hal ini dapat
dilihat dari Undang-Undang Perkoperasian yang baru yang mana tempatkan peranan
pemerintah dominan dan bisnis koperasi bukan diunggulkan prinsipnya namun
justru disubordinasi ke perusahaan swasta kapitalistik.
Kita
tidak hanya telah gagal membangun koperasi konsumen, tapi kita benar-benar
tidak diberikan waktu untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Kesenjangan
sosial-ekonomi yang tinggi akibat permainan mafia kartel dihampir seluruh
sektor bisnis saat ini, dan inflasi tinggi akibat kebijakan kenaikan harga
bahan bakar minyak yang menyulitkan masyaraakt bukan direspon dengan
mempersiapkan organisasi semacam koperasi konsumen ini, namun ditempel dengan proyek
tambal sulam bantuan langsung tunai. Masyarakat dihinakan martabatnya dengan
mengantre panjang sedekah dari elit penguasa.
Persoalan lama selalu mendapatkan jawaban-jawaban kunonya.[]
Jakarta,
7 Juli 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar