Demokrasi dan Bisnis Inklusif

Oleh : Suroto

Demokrasi Ekonomi

Kalau kita ingin serius membangun masyarakat demokratis, maka kita tak boleh lupa bahwa demokrasi politik saja tidaklah cukup. Disamping demokrasi politik, demokrasi ekonomi haruslah berjalan. Demokrasi politik yang liberalistik minus demokrasi ekonomi itu hanya akan lahirkan sistem plutokharkhi, kuasa ditangan elit orang kaya dan penguasa. Kesetaraan politik harus diimbangi dengan hak setara dalam akses terhadap sumberdaya ekonomi. Segelintir orang tidak boleh memarginalkan sebagian besar masyarakat seperti yang terjadi dalam sistem yang liberal kapitalistik.

Pertumbuhan ekonomi kita yang dalam satu dekade rata-rata 5,6 persen dan tingkat gini rasio yang setiap tahun terus mengalami peningkatan dari 0,33 pada tahun 2004 hingga 0,42 pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sistem demokrasi politik liberalistik yang penuh hiruk pikuk saat ini hanya memperkaya segelintir mereka yang berpunya dan meninggalkan kebanyakan mereka yang tidak berpunya dibelakang. Angka statistik tersebut juga mengatakan pada kita bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin semakin sengasara.

Secara ekonomi, ada dua sebab kemiskinan yang mendasar, adalah tidak adanya akses kepemilikan atas alat produksi dan juga sistem pendapatan yang tidak adil. Dua hal pokok ini perlu mendapatkan penanganan serius kalau kita benar-benar ingin melakukan perubahan mendasar kearah sistem demokrasi ekonomi. 

Didalam sistem demokrasi ekonomi, masyarakat harus diberikan peluang untuk mengkreasi kekayaan dalam bentuk kepemilikan dan mendapatkan sistem pembagian yang adil dalam pendapatan.

Dalam sistem maasyarakat yang demokratis dengan demikian, akses terhadap kepemilikan alat produksi dan juga sistem penggajian perlu diatur sedemikian rupa. Masyarakat perlu terlibat dalam kepemilikan dan pengawasan perusahaan secara langsung.  Rasio gaji yang terendah dan tertinggi disatu sisi juga harus dibatasi agar tidak terjadi kesenjangan yang tajam.

Fakta Sistem Bisnis Inklusif

Perlahan tapi pasti, saat ini paradigma bisnis mulai menunjukkan perubahan. Dari model kekuasaan ditangan pemegang saham mayoritas (shareholder) kearah bisnis yang terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Buruh yang bekerja di perusahaan turut memiliki saham perusahaan, bahkan hingga konsumennya.  

Model kepemilikan perusahaan secara mutual seperti koperasi dan perusahaan sosial lainya, serta kepemilikan perusahaan oleh pekerja atau ESOP (employee share ownership programme) tanpa disadari terus menggejala di seluruh dunia dan terus menunjukkan peningkatan. Dominasi kepemilikan model lama oleh negara dan pribadi atau keluarga secara perlahan mulai mengalami pergeseran kearah pemilikan masyarakat luas atau kolektif.  

EFES (European Federation of Employee Share Ownership) mencatat, hingga tahun 2012, ada 32,8 juta orang menjadi pemilik dari 2.505 perusahaan besar di Eropa.  Di Amerika Serikat, ada 13 juta orang buruh pada 11.000 perusahaan besar di sana. Hingga tahun 2012, hampir 1 milyard orang menjadi pemilik perusahaan koperasi yang bergerak di berbagai sektor, dari perbankan, ritel, asuransi, pertanian, manufaktur, hingga layanan publik seperti rumah sakit yang tersebar lebih di 100 negara.

Fakta tersebut isyarat bahwa demokrasi ekonomi itu penting untuk ciptakan keadilan bagi semua orang. Kepentingan perusahaan tidak bisa hanya semata mengejar keuntungan atau memberikan kompensasi dalam bentuk program karitatif  dalam model tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) perusahaan.

Sistem di Indonesia

Di Indonesia sistem pemilikan buruh itu belum banyak dipraktikkan. Sementara dari model kepemilikan mutual seperti koperasi, fungsinya masih banyak disubordinasi kepentingan perusahaan kapitalis. Dalam regulasi bisnis, kita lebih cenderung membela kepentingan investor semata dengan asumsi agar tercipta lapangan kerja sebanyak-banyaknya namun alpa terhadap arti penting kepemilikan saham oleh buruh.

Padahal jelas adagiumnya, kemiskinan buruh karena gaji minimum, tak mungkin dapat merubah status kemiskinan mereka tanpa diberi peluang untuk mengkreasi kekayaan melalui program pemilikan perusahaan itu.

Sementara dalam sistem penggajian, kita hanya mengenal pola upah minimum bagi buruh rendahan, sedangkan rasionya tidak ada batasanya. Buruh kecil kebanyakkan ditindas oleh para manajer eksekutif yang bekerja sebagai corong kepentingan investor.

Demokrasi ekonomi dalam praktik seperti; koperasi, bisnis mutual, kepemilikan lokal (local ownership), dan ESOP (employee share ownership plan) memiliki peran penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi secara distributif. Melalui jalan ini setiap individu memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam proses produksi, konsumsi dan distribusinya. Selain juga mengurangi keserakahan dan mempertinggi modal sosial yang penting bagi pembangunan.

Keputusan ekonomi dalam sistem bisnis inklusif harus dibuat oleh masyarakat luas melalui demokrasi yang partisipatif. Karena dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan sejumlah besar warga negara.

Mampetnya demokrasi kita saat ini adalah momentum tepat untuk menengok bisnis inklusif. Dengan harapan keadilan dan kesejahteraan bersama itu menjadi nyata bagi masyarakat luas. 

Jakarta, 25 Agustus 2013

Suroto, Penulis adalah Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I),Ketua Umum AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ).