Oleh : Suroto
Akhir-akhir ini media massa ramai membicarakan persoalan premanisme dari tukang tagih pada nasabah Credit Card dan sekaligus pembobolan bank yang dilakukan dengan aksi orang dalam. Bank untuk menekan jumlah piutang macet (non performing loan)nya, melakukan aksi premanisme dengan mengirim tukang tagih dan melakukan ancaman, penyitaan secara paksa dan bahkan kekerasan fisik maupun psikologis. Sementara keamanan uang para penabungnya terancam oleh aksi oknum orang dalam sendiri.
Sesungguhnya fenomena semacam ini bukan terjadi hari-hari ini saja, dan juga tidak hanya menimpa beberapa orang pemilik credit card kelas menegah, tapi kalau kita mau jujur, sesungguhnya kekerasan semacam itu setiap hari menindas masyarakat kecil yang menjadi korban rentenir. Mereka yang membebankan biaya bunga dari 10 hingga 30 % per bulan yang dalam istilah jawa disebut bank ucek-ucek, bank plecit (mengejar-ngejar). Orang-orang kecil yang terlilit dari himpitan hidup yang sudah sulit. Tapi seperti biasanya, masalah yang muncul dipermukaan di republik ini adalah merupakan fenomena gunung es yang sudah lama membeku lama di masyarakat. Seperti biasa juga, kita menjadi sangat reaktif dalam membuat solusi dan lupa akar masalahnya. Kemudian seluruh pihak ikut dalam hiruk pikuk ini.
Sebetulnya kalau kita sadari apa akar masalahnya maka kita bisa lakukan pencegahan dini dan hindari penyakit menghutang atau dalam bahasa populisnya kredit yang pada akhirnya mencekik kita sendiri. Seperti kita tahu, setiap bank di republik ini seperti menjadi jembatan bagi masyarakat kita yang sedang diserbu keinginannya karena sikap konsumerisme yang telah merasuk dalam relung hidup sehari-hari. Kita tahu, bank menyajikan laporan lengkap tentang performanya dengan mempertahankan kinerja menyalurkan kredit konsumtif, bukan produktif. Di mall-mall, di kantor-kantor dan dimana saja, mayarakat kelas menengah selalu dibujuk rayu agar mereka menggandakan kartu kreditnya. Kemudian setiap orang merasa senang dengan kepemilikan credit card yang banyak. Sebuah status yang mentereng dengan berpamer credit card, dan lupa dengan dengan kapasitasnya mengangsur. Gali lubang tutup lubangpun menjangkiti masyarakat dalam berbagai level.
Budaya hutang baik dalam level privat maupun negara telah mengeras dan membentuk sistem ekonomi berbasis hutang. Hutang swasta dan hutang pemerintah seperti telah menjadi tradisi turun temurun yang harus dilanggengkan oleh setiap rezim yang berkuasa. Padahal kita tahu, sebuah negara akan memiliki angka kemajuan ekonomi kalau mereka mampu berdisiplin diri menyusun dana pembangunan mereka sendiri dalam konsep ekonomi dan pembangunan yang self-reliance. Dimana konsekwensinya adalah setiap warga negara diharapkan mampu berhemat untuk kemudian membentuk tabungan yang setara dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Menghindari setiap pemborosan dan mengontrol keinginan agar tidak menjadi pasung hidup dan keruntuhan masa depan yang tak terencana.
Persoalannya sekarang adalah masalah kepemilikkan bank tersebut. Bank milik orang perorangan (pemilik modal kapital besar) sudah barang tentu berpotensi untuk menciptakan terjadinya kejahatan. Mereka bekerja seperti yang diinginkan pemiliknya. Mengumpulkan uang kecil dari masyarakat dengan iming-iming yang bombastis. Hingga faktanya jumlah nasabah penabung bank sampai dengan 99 persen adalah mereka yang menyimpan uang dibawah angka 200 juta rupiah. Penyaluranya juga bisa saja semau mereka, ke korporat anak perusahaan mereka dan atau ke para kelas menengah dengan jebakan credit card. Bank pada akhirnya tidak berfungsi menjadi lembaga intermediasi dari yang kelebihan pada yang kekurangan dana, tapi mereka berfungsi menjadi pendorong konsumerisme dan irasionalitas masyarakat. Mengikuti nafsu pengejaran profit pemilik bank untuk menciptakan segelintir payung pengaman untuk elit bankir.
Ditambah lagi, mereka yang menjadi pemilik modal kapital besar tersebut berusaha mengeruk untung sebesar-besarnya dengan cara mendapatkan sumber modal semurah-murahnya. Menjadi rahasia umum permainan mafia kartel dalam penentuan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang kita tahu selalu bernilai lebih tinggi dan berikan margin keuntungan yang bagi si pemilik bank dan sudah barang tentu tak dapat memberikan insentif bagi bunga kredit yang lebih rendah untuk usaha-usaha produktif. Disamping plafon dan skim bank yang memang tak memungkinkan untuk membiaya usaha-usaha produktif masyarakat kecil yang banyak menampung tenaga kerja. Ekonomi menjadi idle, pengangguran menumpuk dan pada akhirnya kemiskinan menimpa kita, seluruh masyarakat Indonesia.[]
Jakarta, Mei 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar