Online: Selasa, 22 Januari 2013 | 11:27 wib ET
JAKARTA, kabarbisnis.com:
Terbitnya Undang Undang (UU) Koperasi No 17 Tahun 2012 yang
menggantikan Undang Undang Koperasi No 25 Tahun 1992 telah banyak
menimbulkan pro dan kontra terutama dari beberapa lembaga dan penggiat
koperasi di Indonesia.
Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) menyebut bahwa UU Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2012 yang disahkan DPR dan Pemerintah RI sangat bertentangan dengan prinsip koperasi yang bertujuan untuk menyejahterakan anggota koperasi. Dengan hanya menyetor sejumlah modal, maka pihak asing di luar anggota dapat masuk dalam kepemilikan saham.
Sementara Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) juga menilai UU tersebut tidak berpihak pada koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan menyejahterakan anggotanya.
“Undang undang tersebut tidak disusun dengan melihat praktek yang ada di lapangan seperti tidak menggunakan anggaran dasar serta campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar masih terlihat kental,” ujar Ketua LSP2I Suroto dalam acara “ Diskusi Menyikapi UU Koperasi” di Warung Daun, Jakarta, Senin (21/1/2013).
Dia menilai, ada beberapa pasal dalam Undang Undang No 17 tersebut yang secara langsung merugikan koperasi. Menurut dia contohnya pasal 1 ayat (1) dimana dalam pasal itu disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum sebagai subjek yang tidak ada bedanya dengan badan badan usaha lain.
Suroto menjelaskan, padahal tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggotanya tetapi dalam pasal 1 diatur bahwa koperasi sama dengan badan badan usaha lain seperti perusahaan.
Menurutnya, jika koperasi sama dengan badan usaha lain maka potensi koperasi akan merugi sangat besar karena akan diberlakukan pajak.
Dia menambahkan, pasal lain yang tidak berpihak pada koperasi adalah pasal 75. Suroto mengatakan dalam pasal tersebut diatur bahwa pihak luar boleh sebagai pemilik modal koperasi. Dia mengatakan pasal ini telah mengancam kemandirian koperasi dan menjadikan anggota hanya sebagai objek pinjaman pemilik modal besar.
“
Kekeluargaan di koperasi akan berkurang karena hanya pemilik modal besar yang akan berkuasa dalam mengatur koperasi,” ujar Suroto.
Ditambahkannya, undang undang ini juga secara tidak langsung memperkecil ruang lingkup koperasi karena koperasi hanya semata mata untuk kepentingan pemilik modal besar.
Sekretaris Deputi ASSPUK Firdaus menilai bahwa UU No.17 terutama pasal 68-83 masih bersifat liberal dan kepemilikan koperasi masih bersifat private. Dia mengatakan bahwa pembentukan koperasi yang dibangun berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan kini telah berubah konsep menjadi koperasi yang liberal ala kapitalisme yang mengagungkan peranan modal besar.
“Konsep dasar koperasi telah berubah menjadi koperasi kapitalisme, koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan perlahan makin pudar,” ujar dia
Firdaus mengatakan, ASSPUK bekerja sama dengan LSP2I akan mengajak beberapa organisasi koperasi seperti Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Jakarta, PPSW Pasundan, serta PPSW Sekretariat akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar pasal pasal yang merugikan koperasi bisa direvisi.
“
Kami berencana akan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Agung, yang menjadi pertimbangan kami adalah jika pasal pasal yang memberatkan ini tetap diberlakukan maka nasib koperasi di Indonesia tidak akan berkembang, maka dari itu tujuan kami baik, kami ingin pasal pasal itu segera direvisi,” ujar dia. kbc10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar