Kami dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (lePPeK), sebagai salah satu legal standing pemohon yang tergabung dalam Koalisi Demokratisasi Ekonomi berpendapat :
Kami bersyukur UU perkoperasian tersebut telah dibatalkan karena telah melanggar jatidiri koperasi dan akan mendorong pada pengertian koperasi yang salah. Koperasi itu adalah sebagai perkumpulan orang (people base association) dan sementara pengertian koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 itu diterjemahkan dalam basis pengertian sebagai asosiasi berbasis modal (capital base association) yang berarti tidak ada bedanya dengan model perusahaan swasta kapitalistik. Jadi jelas, UU tersebut memang melanggar jati diri koperasi dan secara filosofis tentu menyimpang dari dasar alasan adanya (raison d’etre) koperasi dan cacat secara epistemologis. Bahkan secara ontologis akan berpotensi menggeser bentuk koperasi menjadi korporasi.
Dengan pembatalan UU tersebut, kita jadi tahu, proses pembuatan UU yang memakan waktu kurang lebih 12 tahun dan menghabiskan ratusan milyar, bahkan trilyunan uang rakyat itu ternyata memang syarat kepentingan kolutif. Kami berterimakasih pada Mahkamah Konstitusi yang telah menggagalkan upaya kelompok kapitalis untuk menghancurkan benteng terakhir demokrasi ekonomi ini.
Kami meminta Pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin oleh Nurdin Halid sekarang ini dan Menteri Koperasi dan UKM yang bertanggungjawab mengambil inisiatif pembentukan UU untuk mundur karena tidak dapat menjaga amanat organisasi sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar organisasi yang tugas pokoknya adalah untuk menjaga jatidiri koperasi. Dekopin dan Kemenkop dan UKM telah lalai dan tidak aspiratif terhadap kepentingan anggota koperasi. Bahkan berlaku kontraproduktif dengan melawan aspirasi anggota koperasi di bawah. Elit pengurus Dekopin ini juga nyata turut menjadi bagian kepentingan kolutif dari pembentukkan UU tersebut.
Kami menghimbau kepada masyarakat agar bersatu mengajukan UU baru untuk mengganti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sebetulnya secara substansi dan basis pemikiran sama dan kontinum dari UU yang telah dibatalkan. Kita musti secara bersama mengawal kembali proses penyusunan UU baru melalui proses uji legislasi baru melalui parlemen maupun pemerintah sebagai konsekwensi. Sebab, kita tidak memiliki mekanisme perwakilan representatif dari gerakan koperasi secara khusus yang punya tugas khusus untuk merumuskan berbagai produk regulasi gerakan koperasi dan jadi penjaga ideologi koperasi sebagaimana yang ada di Filipina. Kita pada akhirnya harus kembali berharap kepada orang yang sama di pemerintahan dan parlemen yang seringkali agenda nasional yang dirumuskanya menutup kepentingan anggota koperasi.
UU yang baru nanti baiknya tetap kita kawal agar memenuhi tiga prasyarat penting sebagai UU Perkoperasian yang baik dan hargai otonomi koperasi sebagai berikut :
Pertama, UU tersebut mau memberikan pengakuan/rekognisi terhadap praktek terbaik (best practices) dari apa yang telah dilakukan koperasi dan dasar aturan apa yang membuat mereka berkembang dan memberikan manfaat pada anggotanya. Satu contoh adalah koperasi wanita yang berbasis di Jawa Timur yang telah menjadi penguji materi dan juga gerakan koperasi kredit (credit union) misalnya.
Kedua, UU yang baru tersebut juga harus mampu memberikan perlindungan dan menghargai jatidiri koperasi sebagai organisasi otonom dan mandiri dengan tidak banyak melakukan proses intervensi terhadap kepentingan anggota. Perlindungan ini juga musti disertai dengan sifat UU yang harus jelas sanksinya sehingga UU yang baru nanti juga tidak hanya jadi macan kertas dan tidak imperatif (memerintah). Siapa yang melanggar jatidiri koperasi sebagai aturan dalam (self regulation) koperasi harus ditindak tegas. Ini berlaku untuk gerakan koperasi sendiri, pemerintah dan pihak manapun juga.
Ketiga, UU yang baru itu harus mampu memberikan distingsi dan perlakukan yang berbeda dengan tidak memaksakan agar semuanya dikompabilitaskan dengan aturan permainan korporasi yang liberal kapitalistik. Koperasi diberikan distingsi karena didalam diri koperasi itu memiliki dimensi luas, baik secara ideologis maupun mikro organisasi. Koperasi perlu diberikan distingsi karena didalamnya inheren sebagai urusan publik (res-publik) dan bukan urusan privat (res-privat) pengejaran keuntungan semata seperti yang terjadi dalam model perusahaan swasta kapitalistik.
Sebagaimana jadi pertimbangan majelis hakim konstitusi, koperasi dianggap sebagai bangun demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, dan ini tidak bisa diabaikan. Kita pahami, demokrasi ekonomi itu juga berarti harus bekerja dalam diktum pemerataan akses ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Fungsinya menjadi luas menyangkut aspek keamanan ekonomi, keseimbangan ekologikal, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Jadi UU baru nanti diharapkan tidak boleh lagi menutup kepentingan ini.
Jakarta, 2 Juni 2014
Suroto,
Ketua Umum Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK)
Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar