Koperasi Didiskriminasi dari produk Perundang-undangan

Merdeka.com - Pengamat dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) Suroto menyatakan keberadaan koperasi di Indonesia terkena diskriminasi produk perundang-undangan. Hal ini menghambat perkembangan koperasi di Tanah Air. "Perundang-undangan kita banyak yang berlaku diskriminatif terhadap koperasi, dan ini jelas melanggar konstitusi dan menghambat perkembangan koperasi untuk dapat bermain di tingkat global," katanya seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (21/9). Menurutnya, beberapa contoh undang-undang yang bersifat diskriminatif ialah UU Penanaman Modal, UU Perbankan Syariah, dan UU BUMN. Suroto menambahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 5 menyebutkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan. Padahal, kata dia, sesuai UUD 1945 terutama pasal 28 ditekankan tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap setiap orang atau badan hukum. "Kenapa koperasi tidak boleh dipakai? Alasan prinsipnya apa? Bukankah koperasi sebagai badan hukum privat yang kedudukanya sama dengan perseroan? Ini bukti betapa diskriminatifnya UU terhadap koperasi," katanya. Perlakuan diskriminatif ini baik untuk undang-undang saat ini atau akan datang, lanjutnya, harus diakhiri dengan perlunya dilakukan revisi kalau Indonesia ingin sungguh-sungguh memberdayakan koperasi agar mampu menjadi pemain global. Apalagi saat ini pengembangan koperasi mutlak diperlukan menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Suroto mencatat kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sampai saat ini yang hanya 2 persen dalam perekonomian menunjukkan fakta koperasi masih terdiskriminasi.