NEFOSNEWS, Jakarta – UU Perbankan Syariah, UU Penanaman Modal, dan UU BUMN, akan diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga UU tersebut dinilai sangat diskriminatif terhadap koperasi.
Suroto, pengamat perkoperasian, mengatakan, keberadaan UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, dan UU BUMN Nomor 19 tahun 2003, telah menghambat perkembangan koperasi di Tanah Air.
“Perundang-undangan kita banyak yang berlaku diskriminatif terhadap koperasi, dan ini jelas melanggar konstitusi dan menghambat perkembangan koperasi untuk dapat bermain di tingkat global,” kata Suroto, Pengamat dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) di Jakarta, Minggu (21/9/14).
Ia mencontohkan, dalam pasal 5 UU Penanaman Modal menyebutkan, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan. Padahal, sesuai UUD 1945 terutama pasal 28 ditekankan tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap setiap orang atau badan hukum.
“Kenapa koperasi tidak boleh dipakai? Alasan prinsipnya apa? Bukankah koperasi sebagai badan hukum privat yang kedudukanya sama dengan perseroan? Ini bukti betapa diskriminatifnya UU terhadap koperasi,” kata Suroto.
Perlakuan dsikriminatif ini, menurut Suroto harus diakhiri. Untuk itu ia mendesak perlunya dilakukan revisi UU. Jika tidak direvisi, maka ia akan mengajukan judicial review ke MK.
“Kalau tidak dilakukan revisi melalui mekanisme legislative review perlu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Selain tiga UU di atas, Suroto juga mengkritisi RUU Perasuransian yang tengah digodok DPR. “RUU perasuransian misalnya. RUU ini tidak boleh menghapus badan hukum koperasi. Sebab bisnis asuransi itu malahan harus bersifat mutual sebagaimana menjadi asas koperasi dan bukan komersial seperti sekarang ini.
Perlakuan diskriminatif ini telah menjadikan usaha-usaha koperasi serta usaha-usaha kecil yang ingin berkonsolidasi atau membangun kekuatan melalui koperasi terhambat.
Akibatnya koperasi sulit berkembang. Terlihat dari kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang hanya 2 persen, padahal jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak. (anila)
Suroto nama saya. Dari nama saja orang pasti bisa tebak saya orang Jawa. Klaten, tepatnya. Nama saya hanya tersusun satu kata. Saban kali cek imigrasi, selalu saja bermasalah. Saya lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman atawa Unsoed. Itu terletak di Kota Purwokerto. Kota pertama koperasi lahir di Indonesia. Boleh jadi tuah kota inilah yang membuat saya sampai sekarang concern di gerakan koperasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar