Ekonomi Berdikari

Oleh : Suroto

Selama satu dasa warsa, kita selalu disuguhi sebuah drama pencitraan. Kita seakan telah berkembang menjadi negara dengan ekonomi yang besar dengan masuknya kita dalam negara G-20 dan menjadi negara dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar nomer dua setelah Tiongkok. Kita terninabobokkan dan kita lupa bahwa fundamental ekonomi kita sebetulnya menjadi sangat rapuh dan tak tahan goncangan.

Sistem ekonomi neo-liberal yang kita terapkan selama satu dasawarsa ini bila ditinjau dari tujuan konstitusi kita untuk ciptakan keadilan dan kemakmuran sebetulnya telah gagal. Sistem ekonomi pasar yang berorientasi pada pertumbuhan selama ini sebetulnya telah gagal ciptakan kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan dan kita tidak boleh meneruskannya. Sistem ini juga sebetulnya inkonstitusional dan hanya berikan keuntungan bagi segelintir orang.

Pertumbuhan ekonomi selama satu dasawarsa ternyata hanya sisakan ketimpangan ekonomi yang begitu tajam. Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5,6 selama satu dasa warsa ternyata ciptakan kesenjangan sosial-ekonomi dengan Gini Rasio 0,42. Terparah setelah Indonesia merdeka. Fundamental ekonomi kita selama ini sebetulnya sangat rapuh. Sehingga dapat kita lihat, diakhir pemerintahan ini basis ekonomi kita yang berorientasi pada broad-based economy yang prioritaskan pada komoditas eksport ternyata tidak mampu berikan surplus ekonomi. Kondisi yang terjadi justru sebaliknya, kita harus bayar mahal ketergantungan ekonomi kita pada utang dan juga import produk pangan.

Pada awal tahun 2013 kita telah menderita kondisi ekonomi double deficit dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Tanpa perubahan mendasar dalam strategi ekonomi kita dan juga tanpa adanya perubahan pendekatan kelembagaan maka, sudah pasti fundamental ekonomi kita tetap akan rapuh. Dalam kondisi ekonomi global yang sedang gencar lakukan proses recovery saat ini, maka kita sudah pasti akan terseok. Kita musti kembalikan ekonomi kita pada fondasi konstitusi, yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi Utuh Membangun ekonomi berdikari itu pertama-tama harus dimulai dengan pemahaman terhadap demokrasi yang utuh. Demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi harus seiring dan sejalan.

Demokrasi liberalistik yang lahir dari semangat individualisme tidak akan pernah mampu mewujudkan konsepsi demokrasi sejati. Sebabnya jelas, demokrasi yang dibangun oleh semangat individualisme pada akhirnya hanya mendorong keserakahan dari individu, dimana pada akhirnya siapa yang kuat dialah yang akan menguasai yang lemah. Kedaulatan rakyat berubah menjadi kuasa elit politik, intelektuil dan konglomerat lokal dan asing.

Demokrasi ekonomi adalah merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang ingin meletakkan dasar bahwa rakyatlah yang menjadi subyek dari seluruh pembangunan ekonomi. Secara singkat dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang ingin memberikan ruang partisipasi masyarakat secara luas untuk terlibat dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Kesetaraan politik harus diimbangi dengan hak setara dalam akses terhadap sumberdaya ekonomi.

Akses kepemilikan atas alat produksi dan juga sistem pendapatan yang adil harus dijadikan mandatariat dari sistem demokrasi ekonomi. Sehingga demokrasi ekonomi ini dapat juga diartikan sebagai ekonomi solidaritas. Imajinasi Baru Untuk membangun kerangka dasar dari sistem demokrasi ekonomi tersebut, maka kita harus mampu membangun imajinasi baru tentang republik ini.

Persoalan ekonomi tidaklah hanya berkutat pada analisa statistikal dan rekomendasi rinci dari kebijakan fiskal dan moneter, tapi bagaimana membangun konstruksi pembangunan secara fundamental. Bagaimana sebuah lembaga dan pendekatan pembangunan digunakan untuk menghubungkan politik, pasar dan warga secara harmonis. Kedaulatan rakyat harus dibangun bukan hanya mengatur hubungan elit dan rakyat, tapi harus meliputi keterlibatan rakyat dalam tata hukum dan kebijakan ekonomi dan politik. Lembaga ekonomi harus dirancang untuk kepentingan umum bukan pada segelintir orang kaya dan elit penguasa. Kedaulatan politik yang ada harus juga terhubung dengan kedaulatan ekonomi. Kebebasan politik haruslah juga mampu membebaskan warga dari dominasi negara dan elit. Akumulasi, konsentrasi dan pada akhirnya dominasi kekayaan yang merendahkan hubungan manusia harus dihindari.

Warga harus dilihat bukan semata sebagai status hukum, tapi politik dan ekonomi harus mampu mendorong partisipasi mereka secara luas. Ekonomi berdikari atau kemandirian ekonomi adalah penting bagi bangunan ekonomi kita. Ini prasyarat bagi sebuah bangsa untuk maju dan dihargai oleh bangsa lain dalam pergaulan dunia. Hubungan terburuk dari manusia itu adalah hubungan belaskasihan, demikian kata Jean-Jaques Reusseou (1712-1778).

Demikian juga hubungan sebuah bangsa. Bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dan berdaulat tidaklah boleh menggantungkan segala nasibnya pada bangsa lain. Ekonomi kita tidak boleh kita putar, yang ujung menjadi pangkal dan yang pangkal menjadi ujung. Kebutuhan ekonomi domestik kita musti sebisa-bisanya kita penuhi sendiri dan kita tidak boleh terjebak pada kamuflase pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi broad base seperti ini telah terbukti gagal harus kita rombak sama sekali. Kemudian lebih penting dari itu adalah, ide harus diturunkan dalam praktek nyata, bukan teori!.

Jakarta, 8 Oktober 2014 Suroto, Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK), alumni Universitas Jenderal Soedirman