Presiden Republik Indonesia
Di Tempat
Pengantar
Perkenalkan nama saya Suroto, saya adalah Ketua Umum
Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), dan alamat organisasi kami ada
di www.kolega.org. Bersama ini saya ingin menyampaikan beberapa pokok pemikiran
saya menyikapi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang semakin hari
menunjukkan kondisi yang semakin timpang dan sekaligus saya berharap Bapak mau
memberikan langkah perubahan revolusioner untuk merombak kondisi sosial ekonomi
tersebut demi kemakmuran dan keadilan bangsa.
Pak Jokowi, angka Gini Rasio kita saat ini sudah 0,43 dan
ini adalah angka tertinggi semenjak Indonesia merdeka. Angka ini juga sudah
diatas garis rata-rata normal dan setiap tahun terus memiliki kecenderungan semakin
meningkat. Ini kita tahu artinya bahwa telah terjadi konsentrasi pendapatan dan
juga sekaligus terjadi akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan semakin
sulitnya masyarakat banyak untuk mengejar ketertinggalanya.
Pak Jokowi, sebagaimana kita tahu, konsentrasi kekayaan
pada sejumlah kecil orang itu membahayakan bagi kepentingan bangsa dan juga
sekaligus mengancam keberlangsungan dari kehidupan berdemokrasi kita. Sebab
segelintir orang kaya itu bisa melakukan upaya apapun untuk semakin meningkatkan
akumulasi kekayaannya yang bersumber dari keserakahan. Hukum bahkan akan
terbeli karenanya dan rakyat banyak dan kedaulatan rakyat hanya akan menjadi
jargon semata.
Pak Jokowi, kehidupan demokrasi politik kita sudah baik,
setiap orang telah mendapatkan hak politiknya tanpa diskriminasi apapun juga.
Tapi sesungguhnya suatu masyarakat yang demokratis itu tentu tidak akan dapat
kita dapati bilamana demokrasi ekonominya tidak terjadi. Seperti yang Bung
Karno katakan, demokrasi itu tidak ada bilamana demokrasi politik dan demokrasi
ekonomi itu tidak berjalan seiring dan sejalan. Bung Hatta juga mengatakan
berulang-ulang bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu sebetulnya
hanyalah suatu rezim autokrasi, sebuah rezim yang pada akhirnya hanya dikuasai oleh
segelintir elit politik dan orang-orang kaya dan karenanya kedaulatan rakyat
tidak akan pernah muncul disana. Menurut saya, dua pandangan Proklamator
republik tercinta ini sudah cukup untuk memberikan arah bagi masa depan bangsa
ini.
Pak Jokowi, saya setuju dengan anda yang inginkan bangsa
ini untuk lakukan langkah revolusioner dalam berbagai sektor kehidupan untuk
mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Untuk itu saya berharap anda mau melakukan langkah perubahan revolusioner
agar kondisi sosial-ekonomi yang timpang tersebut dapat segera diatasi. Saya
yakin pasti anda sepakat bahwa kita tidak boleh meninggalkan mereka yang
tertinggal di belakang dan hanya pentingkan kemakmuran bagi segelintir orang.
Usulan Pak Jokowi, menurut pandangan saya, ada beberapa
hal yang bisa anda buat dalam kebijakan untuk melakukan perubahan revolusioner
menyangkut peneggakkan demokrasi ekonomi tersebut. Dibawah ini saya mengusulkan
kepada anda agar dapat dilakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : 1.
Lakukan pembagian Tanah Bagi Petani dan Kembalikan Sistem Pertanian Keluarga
Kondisi para petani kita menurut statistik 74 persennya adalah para petani
gurem alias sudah tidak memiliki lahan garap atau hanya sebagai buruh tani. Sementara
siasanya, menurut Susenas, tahun 1980 kepemilikkan lahan petani kita masih 1,
05 hektar perkapita, kemudian tahun 1990 menurun jadi 0,75 Hektar perkapita dan
saat ini tinggal 0,23 hektar perkapita.
Dengan kepemilikkan lahan sebanyak ini tentu petani tidak
akan mungkin dapat mencukupi kehidupan keluarganya dari hasil pertanian mereka.
Kondisi ini telah ciptakan kemiskinan di desa dan sebabkan urbanisasi besar
seperti yang kita lihat dalam beberapa dekade terakhir. Para urbanus yang tidak
memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup karena warga kita yang 55
persen hanya tamatan Sekolah Dasar kebawah itu tentu timbulkan berbagai
persoalan sosial baru. Untuk itu baiknya jalankan Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ditandatangani oleh
Presiden Sukarno dan masih berlaku sampai sekarang ini. Jadikan agenda dengan
target jelas dan kongkrit segera.
Mohon agar berbagai Undang-Undang (UU) sektoral yang
menghambat hal ini untuk ditinggalkan. Petani rumah tangga harus menjadi
prioritas untuk kembalikan sistem ketahanan pangan kita, dan saya setuju dengan
program pencanangan anda mengenai Swasembada Pangan dan alokasikan pengalihan
biaya subsidi negara untuk bahan bakar minyak (BBM) bangun infrastruktur
pertanian seperti waduk, dan irisgasi. Tapi tanpa pengembalian tanah kepada
para petani itu maka sistem kedaulatan pangan kita tentu akan terancam dan
keadilan pangan tetap tidak tercipta karena yang akan muncul justru sebaliknya,
sistem pertanian yang akan dikuasai oleh para pengusaha besar dalam basis
corporate farming ( korporasi pertanian).
Ini akan menimbulkan masalah baru karena keluarga petani
kita yang ada di desa akan hanya lagi-lagi akan terrasingkan dari pangan.
Sistem pertanian basis korporasi itu telah gagal. Pertanian korporasi yang
hanya ditujukan untuk mengejar keuntungan itu ternyata telah gagal total dan
telah dibuktikan oleh riset ilmiah dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dengan kampanye besar untuk kembalikan sistem pertanian keluarga. Ternyata
sistem pertanian keluarga tidak hanya dekatkan petani dari terhadap pangan, dan
kembalikan kedaulatan pangan dan keadilan pangan, tapi juga memiliki nilai bagi
perbaikan kualitas hidup karena makanan yang sehat adalah makanan yang ada
disekitar kita. Bukan makanan yang distimulasi oleh pestisida, dan pupuk tidak
organik yang dikembangkan sistem pertanian korporasi yang tujuanya hanya demi
kejar keuntungan, abaikan lingkungan dan kesehatan itu.
Saya harap anda mau membuat kebijakan ini dengan lakukan terobosan
besar dalam hukum dan regulasi serta strategi program demi tarlaksananya
pembagian tanah pada petani. Saya harap anda menindak tegas terhadap penguasaan
lahan oleh korporasi yang bahkan ada yang sampai satu orang/keluarga kuasai
juataan hektar. Setidaknya saya harap anda mau tegaskan kembali tentang
peraturan pembatasan lahan yang hanya boleh sampai 200 ribu hektar untuk usaha
perkebunan dan pertambangan. 2. Lakukan Pembagian Saham Perusahaan Pada Buruh
dan Batasi Rasio Gaji Masalah mendasar dari sistem pasar kita saat ini adalah
karena tidak adanya kontrol terhadap kepemilikan dari buruh dan masyarakat
terhadap Perusahaan.
Sehingga pergerakan modal terjadi secara liar untuk satu
tujuan, mengejar keuntungan semata dan lupakan aspek kemanusiaan, lingkungan,
dan juga keadilannya. Modal yang bersifat material itu berdiri dengan pongahnya
diatas kepentingan orang banyak. Tujuan didirikannya republik ini menjadi
terkesampingkan jauh-jauh, korporasi bukan bekerja untuk mengabdi bagi
kepentingan pelayanan pada rakyat banyak dan tampuk produksi, distribusi serta
konsumsi pada akhirnya hanya dikuasai oleh segelintir orang. Pemilik modal
besar menjadi penentu dari nasib orang banyak dan rakyat banyak yang
ditindasinya. Apa-apa yang tidak kita kuasai itu maka kita tidak dapat
mengendalikannya. Saham yang beredar di bursa dan juga komodifikasi pasar uang
yang dilandasi oleh keserakahan para pemilik modal besar telah ciptakan sistem
bubble economic atau ekonomi gelembung yang rentan terhadap spekulasi yang
setiap saat telah ciptakan kondisi krisis dan kebangkrutan yang setiap saat
mengancam persoalan kemanusiaan. Perusahaan yang tidak dapat kita kendalikan
itu dan juga mata uang yang terus jadi bahan gorengan para spekulan itu setiap
saat telah menaruh sistem ekonomi kita pada cawan retak dan seperti gunung
pasir yang selalu tak tahan terpaan ombak.
Perusahaan yang tak dapat kita kendalikan itu, telah juga
ciptakan krisis sumberdaya alam dan lingkungan karena eksploitasi besar-besaran
demi motif pengerukkan keuntungan semata. Barang-barang publik (public goods)
dikomodifikasi, dan layanan umum dimana-mana jadi bahan komersialisasi.
Perusahaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki modal besar itu pada
akhirnya perlakukan buruhnya secara semena-mena. Batas gaji Upah Minimum itu
tidaklah dapat menjadi solusi karena pada dasarnya perusahaan yang jauhkan dari
mereka yang bekerja dadn hasilkan keuntungan itu hanya bekerja untuk para
pemilik modal dan digerakkan oleh satu motif saja, mengejar keuntungan bagi
diri mereka sendiri.
Untuk itu, saya berharap anda mau membuat langkah
perubahan revolusioner dengan mengeluarkan kebijakan pembagian saham pada
seluruh buruh/karyawan yang bekerja di perusahaan (employee share ownership
program) hingga minimal 20 persen saja. Kebijakan ini juga dilakukan di negara
tetangga kita di Singpaore, bahkan di negara yang estatis seperti China, atau
negara yang selalu kita tuduh sebagai negara kapitalis seperti Amerika Serikat.
Sejelan dengan itu, saya juga berharap anda mau keluarkan kebijakan yang batasi
rasio gaji. Rasio gaji antara buruh terendah dan tertinggi kita sudah terlalu
parah. Ada seorang buruh perempuan, janda, dengan anak 3 orang di Tangerang.
Dia bekerja setiap harinya hingga lembur malam namun hanya mendapatkan upahnya
hanya 1,6 juta rupiah. Anak-anaknya itu pergi pagi ke sekolah sudah tidak
dapatkan belaian ibunya, dan ketika ibunya pulang malam sudah tak dapat
berdiskusi lagi dengan anak-anaknya yang telah terlelap di ruang kost petak
ukuran 3 x 3 meter berjubel dengan perabot lusuh.
Sementara gaji seorang Presiden Direktur dan juga
komisarisnya beserta bonusnya bisa sampai milyaran rupiah setiap bulanya.
Ketimpanganya bisa terjadi sampai ratusan kali dan bahkan hingga ribuan kali.
Untuk itu, saya berharap anda mau membuat batas kebijakan rasio gaji di
Perusahaan maksimal 15 kali lipat saja. Penutup Demikian dua usulan saya ini,
sesungguhnya masih banyak lagi yang dapat kita perbuat untuk perbaikan republik
ini dalam rangka lakukan demokratisasi ekonomi dengan fokus Reforma Agraria dan
Reforma Korporasi.
Sesungguhnya masih banyak agenda lainnya seperti misalnya
bangun koperasi pasar tradisional, rombak kepemilikkan badan usaha negara atau
badan usaha daerah menjadi badan hukum koperasi agar dapat dimiliki dan
dikendalikan oleh masyarakat, dan masih banyak lagi. Melalui surat ini, saya
berharap, anda tidak lagi hanya mendengarkan saran cara-cara kuno para ekonom
neo-klasik atau ekonom neo-liberalis yang hanya bicara mengenai analisis
kecenderungan-kecenderungan dari pergerakan statistik ekonomi dan bisnis serta
fiskal yang sesungguhnya telah disetir oleh kepentingan segelintir orang.
Demokrasi dan kedaulatan dan dengan demikian kemandirian ekonomi itu penting
agar fundamental ekonomi kita tetap kokoh. Politiki, pasar dan warga baiknya
tetap terhubung secara harmonis demi tercapainya kehidupan demokrasi sejati dan
juga keberlanjutanya.
Salam Hormat,
Suroto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar