Pemerataan dan Demokrasi Ekonomi

Oleh : Suroto

Sejak dulu, keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi selalu menuai kecaman. Masalahnya juga hampir sama, keuntungan pembangunan tidak memberikan perbaikan bagi rakyat miskin. Perbedaan pendapatan terjadi semakin lebar, dan penguasaan asset semakin konsentratif dan akumulatif dan kemudian menjadi monopolistik.  Ini jelas menyingggung perasaan bagi rakyat kebanyakan sebagai pemegang penuh kedaulatan. 

Strategi pembangunan dengan mengharapkan tetesan pertumbuhan dari atas ke bawah (trikle down effect) tidak memberikan harapan dan yang terjadi justru akumulasi semakin besar. Keserakahan ternyata tidak ada batasnya hingga benar apa yang dikatakan Mahatma Gandhi ( 1869-1948), bahwa seluruh dunia ini tidak akan cukup untuk menuruti keserakahan satu orang.

Pertumbuhan ekonomi dunia telah ciptakan kondisi alam yang semakin rusak, dunia terancam oleh perubahan iklim yang semakin ekstrim. Manusia tersegregasi dengan alamnya dan kehilangan kearifan.

Seluruh dunia selalu dengan tidak tepat mencoba untuk menaruh solusi bagi upaya penciptaan pemerataan. Upaya negara-negara maju ramai mendominasi proposal pembangunan justru semakin langgengkan kesenjangan yang terjadi. Sebut misalnya pendekatan yang parsial membentuk target group untuk menyasar Si Miskin langsung pada sasarannya melalui berbagai bentuk bantuan langsung, atau penciptaan padat karya, pengalihan investasi ke sektor pendidikan, kesehatan dan model paket input seperti perbanyak kredit usaha kecil, subsidi pertanian dan bantuan alat dan lain sebagainya. 

Negara berkembang selalu dalam posisi yang tertekan, bahkan mereka yang termajinalisasi secara ekonomi secara langsung semakin terpinggirkan dan tertinggal di belakang. Begitu gencarnya bantuan sosial, semakin banyak utang baru dicetak, ternyata hanya jadikan kemiskinan semakin langgeng.  Proyek Millenium Development Goals ( MDGs) yang proyeksikan 15 tahun tanpa kemiskinan ternyata tidak mampu mengubah wajah dunia semakin baik.  Kemelaratan terus berlanjut dan sepertinya obat lama dengan bungkus baru yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs) tetap saja dipompakan dengan perbaikan wajah tapi kebijakan yang panggah, semua pada akhirnya dibebankan pada beban fiskal negara tersebut melalui skema utang baru, dan investasi baru.    

Ingkar Terhadap Konstitusi

Kondisi demikian juga terjadi di Indonesia. Dalam satu dasa warsa penuh pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 5,4 persen. Namun tingkat kesenjangan pendapatan terlihat masih menganga lebar dengan indikasi Rasio Gini hingga 0,41. Lalu penguasaan asset nasional juga tidak menunjukkan kondisi yang baik, bahkan berkecenderungan semakin konsentratif dengan penguasaan separuh lebih asset nasional oleh 1 persen jumlah penduduk.

Kondisi diatas terjadi sebetulnya karena kita telah lama ingkar terhadap sistem konstitusi kita sendiri yang menghendaki berjalanya sistem demokrasi ekonomi. Kita terlalu senang menari diatas genderang orang lain yang sebut kita sebagai negara demokrasi. Tapi kita lupa bahwa kita sedang dijebak masuk dalam logika demokrasi yang hanya dorong terjadinya proses demokrasi politik yang minus demokrasi ekonomi. 

Kita semua tersandera dalam sistem demokrasi banal, demokrasi ditangan segelintir elit politik dan orang kaya, rezim oligarki dan plutokrasi.  Rakyat tersegregasi dari kedaulatan-nya.  Ruang hidup sehari-hari rakyat tetap berada dibawah kekuasaan autokrasi, tanpa kemampuan melawan sama sekali.

Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinetnya mengawali tahun 2017 lalu mulai dengan agendakan perlunya pemerataan ekonomi. Namun sepertinya hasilnya belum dapat kita baca secara jelas dan tegas. Secara skematik kita baru baca beberapa janji tapi belum direalisasikan dalam bentuk kebijakan kongkrit : misalnya pembagian tanah untuk petani melalui skema agraria, penghapusan pajak bagi usaha mikro.

Sementara kita lihat model kebijakan paket input yang yang cenderung populis dan berpotensi moral hazard seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak hanya untungkan bankir, serta subsidi pupuk yang jadi bancaan tetap terus dijalankan. Seperti sebuah tembang lama yang dinyanyikan dengan aransemen baru.  Terdengar nyaring namun ensensinya tak juga berubah. 

Agenda Demokratisasi Ekonomi

Istilah demokrasi ekonomi betapa pentingnya dan juga betapa konstitusionalnya sebetulnya di republik ini tidak mendapat tempat yang layak dari sejak lama.  Kita bahkan lupa untuk mengagendakanya dalam program. Sistem ekonomi kita yang menghendaki adanya proses partisipasi seluas-luasnya masyarakat dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi belum menjadi nyata di lapangan.  Bahkan terlihat koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi seperti yang disebut dalam Konstitusi tetap terabaikan dan tertinggal di buritan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tak lebih dari 2 persen. 

Kalau pemerintah serius sebetulnya ada beberapa agenda kongkrit dan pragmatik yang dapat segera diwujudkan dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai berikut : Pertama, segera bentuk regulasi baru dalam bentuk pembagian saham pada buruh dan akhiri konflik sistem pengupahan buruh dengan konsep pembatasan rasio gaji tertinggi dan terendah. Kedua lakukan percepatan reforma agraria dengan pembagian tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat melalui skema koperasi segera dengan hapuskan segala hambatan yang terjadi.  Ketiga, kembangkan skema regulasi dan kebijakan bagi penyertaaan kepemilikkan oleh masyarakat lokal dari setiap investasi di sektor sumberdaya alam.  Keempat, salurkan seluruh barang publik melalui skema demokratik dengan libatkan stakeholder langsung. 

Sudah saatnya Pemerintah tak lagi banyak kembangkan medan perdebatan wacana namun kerja kongkrit, dan jangan berikan toleransi lagi pada kesenjangan dan ketidakadilan. 

Jakarta, 16 Januari 2017

Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Ketua Koperasi Trisakti (KOSAKTI), alumni Unsoed.