Demokratisasi Perusahaan

Oleh : Suroto

Bagaimana kepemilikan kebanyakan perusahaan disusun dan ditangan siapa perusahaan itu dikendalikan maka disitulah dapat diukur seberapa demokratis perusahaan itu. Sudah barang tentu ini turut menentukan seberapa demokratis suatu sistem demokrasi negara tersebut.

Orang begitu mudah untuk menterjemahkan demokrasi politik itu seperti apa, namun akan kesulitan untuk memahami apa itu demokrasi ekonomi. Padahal semestinya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu dijalankan bagai dua sisi mata uang. 

Demokrasi politik digambarkan dengan persamaan hak politik dan kebebasan setiap orang dalam tentukan pilihan dan ekspresi politiknya. Sementara demokrasi ekonomi itu dapat dilihat dari perasamaan untuk turut terlibat secara pasrtisipatorik dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi. 

Di perusahaan kita, dimana proses produksi, distribusi dan konsumsi itu ada, ruang keseharian ekonomi kita bekerja, demokrasi belum dapat kita jumpai. Perusahaan dimana-mana masih terlihat sebagai ruang feodalisme dan autokrasi. Kekuasaan masih tersentral pada pemilik modal segelintir sebagai penentu kebijakan. Kondisi ini membuat proses akumulasi kapital semakin besar, dan pada akhirnya ciptakan konsentrasi kekayaan dan monopoli bisnis di tangan segelintir orang, yang otomatis sebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan dan kepemilikkan.  

Perusahaan Demokratis Ala Koperasi

Lalu bagaimana seharusnya demokrasi ekonomi itu bekerja?. Pandangan Bung Hatta yang dituangkan dalam penjelasan pasal 33 undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang sudah dihapuskan adalah jelas sekali bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu (demokrasi) ialah koperasi.

Bung Hatta tentu bukan seorang yang secara sembrono untuk menuangkan pemikiran demikian. Sebab alasanya mendasar, koperasi itu secara mikro organisasi memang yang jamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dalam perusahaan.  Berbeda dengan di korporasi yang jelas ditentukan oleh besaran saham yang dimiliki seseorang.

Pemikiran Bung Hatta ini bukan isapan jempol namun sudah temukan bukti empiriknya. Sekarang ini koperasi-koperasi di berbagai belahan dunia telah mengalami perkembangan yang pesat terutama di Amerika Serikat. Sampai-sampai Gar Alperovits, profesor ekonomi politik dari Maryland University pernah menuliskan dalam artikelnya di The New York Times (14/12/2011) dengan judul provokatif “Worker Owners America, Unite!”.

Dia mengungkap fakta fantastis bahwa 130 juta orang Amerika berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan koperasi, 13 juta menjadi pemilik saham dalam skema ESOP (employee share ownership plan) di 11.000 perusahaan. Mahfum, karena di negara ini, ekonomi domestiknya memang dikelola secara demokratik. Ditunjukkan dengan prestasi dari 300 koperasi besar dunia versi International Co-operative Alliance (ICA) itu 36 persen adalah dari Amerika Serikat, dan 40 persen penduduknya adalah anggota koperasi.    

Sebagai contoh kecil lain bagaimana perusahaan demokratis itu bekerja misalnya Mondragon Worker Co-operative, di Basque, Spanyol. Koperasi pekerja atau perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pekerjanya sebanyak 80.000 orang ini saat ini sedang menjadi kajian hangat masyarakat sipil di tingkat global. Bagaimana mereka itu dapat mengatur sistem gaji yang rasionya hanya 6 kali lipat dari gaji terendah dan tertinggi, bagaimana setiap orang pekerjanya berani menyebut dirinya “ Sayalah Pemiliknya”, dan bagimana setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam tentukan kebijakan umum perusahaan.  Ini adalah gambaran demokrasi di tempat kerja itu benar-benar dapat bekerja.

Contoh lain dari sistem mutakhir kelembagaan perusahaan demokratis yang menghubungkan kepemilikan perusahaan oleh produsen, pekerja dan konsumen sekaligus saat ini juga sedang bergeliat di berbagai negara. Sebut saja misalnya EROSKI di Spanyol, lalu ada I CO-OP di Korea Selatan, Sanasa Group di Srilangka, NTUC di Singapore, Kooperative Fourbundet di Swedia dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan koperasi ini bukan hanya telah memangkas sistem mafia pangan, namun telah menjadi konglomerasi sosial yang berhasil yang satukan urusan berbagai sektor.

Semua membuktikan bahwa perusahaan demokratis itu ada dan demokrasi di tempat kerja itu memang bisa terjadi. Tidak hanya itu, sistem pengendalian perusahaan oleh banyak orang juga dapat berjalan dan koperasi mampu bermain di pasar secara terbuka.

Bagaimana praktek di negara kita tentu ini suatu tantangan terbuka.  Mau kita perolok sebagai perusahaan yang andalkan bantuan juga terserah kita.  Sebab koperasi sebagaimana telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai warisan tak benda (intangible herritage) pada sidang UNESCO tanggal 26 Desember 2016 lalu  ini memang bukan berkembang karena bantuan tapi karena bagaimana masyarakat itu memahami dan menerimanya menjadi praktek.

Model ESOP

Model kepemilikkan saham buruh di perusahaan ini sebetulnya sudah banyak dikembangkan di negara lain. Pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 an muncul satu fenomena mengenai pembelian saham oleh buruh (worker buyout) dalam rangka penyelamatan perusahaan di Amerika Utara dan Eropa untuk mengamankan pekerjaan para pekerjanya. Sebagai manifestasinya,  di Amerika Serikat diberlakukanlah undang-undang (UU) tentang ESOP sejak tahun 1984.

Hingga saat ini, isu perburuhan di tanah air yang menonjol masih berkutat pada masalah lama tentang tuntutan buruh atas kenaikan gaji dan fasilitas. Isu kepemilikkan saham oleh buruh atau employee share ownership plan (ESOP) belum menjadi tuntutan. 

Hubungan pengusaha dan pekerja menjadi sangat antagonistik. Kepentingan pemilik modal yang  menginginkan adanya pengembalian modal dan keuntungan setinggi-tingginya. Bagi pekerja, ingin gaji atau kompensasi kerja setinggi –tingginya. 

Dalam sejarahnya, model kepemilikkan buruh ini ada peranan negara, pasar dan juga organisasi buruh. Negara melihat ada persoalan serius mengenai masalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang mengancam stabilitas nasional. Sementara pasar memperlihatkan bahwa perusahaan yang bekerja dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan yang bekerja ternyata menghasilkan produktifitas dan efisiensi sekaligus. Sementara dalam konteks perjuangan serikat kerja terjadi kejenuhan tuntutan atas tuntutan lama tentang kenaikan gaji yang selalu berkejaran dengan tingkat inflasi.

Tuntutan paling mutakhir, beberapa negara memimnta perusahaan agar terapkan konsep kepemilikkan pekerja demokratis (Democratic ESOP) dengan berikan proporsi kepemilikkan saham untuk pekerja lebih dari 51 persen. 

Dalam konteks masalah yang dihadapi di Indonesia saat ini, maka masalah ini sangat relevan untuk segera kita kembangkan sebagai satu regulasi baru tentang reformasi korporasi. Setidaknya dalam dua hal penting, yaitu kepemilikkan saham oleh buruh atau ESOP dan pembatasan rasio gaji antara gaji tertinggi dan terendah.

Pemerintah saat ini menginginkan ekonomi tumbuh menjadi lebih berkualitas, dimana pertumbuhan ekonomi itu menjadi lebih merata dan berikan rasa keadilan bagi banyak orang. Buruh yang seringkali sebagai pihak yang tereksploitasi musti diakhiri. Buruh musti diletakkan sebagai subyek dan mitra dalam membangun bisnis. Hal ini bisa terjadi bila setiap buruh yang bekerja itu memiliki akses yang lebih baik dan syukur kesetaraan dalam penentuan kebijakan perusahaan melalui kepemilikkan saham buruh atau koperasi pekerja.

Walaupun kita tergolong sebagai pengadopsi yang lamban, ada baiknya kalau kita segera melaksanakanya, sekarang!.

Jakarta, 9 Mei 2017

Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Ketua Koperasi Trisakti, Alumni Unsoed.